RRI.CO.ID, Denpasar – Pengembangan KEK Kura-Kura Bali menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di kawasan tersebut, Senin, 4 April 2026. Pertemuan itu juga membahas berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait pengembangan kawasan pariwisata tersebut.

Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development (BTID), Tantowi Yahya menegaskan seluruh proses pengembangan KEK Kura-Kura Bali dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, seluruh proses pembangunan kawasan dilakukan dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Semua proses yang kita lakukan itu mengikuti undang-undang dan peraturan di bawahnya. Jadi tidak ada aktivitas yang kita lakukan melawan peraturan-peraturan yang ada,” ujar Tantowi Yahya.

Tantowi mengatakan, tantangan dalam pengembangan kawasan lebih banyak berkaitan dengan persepsi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah, DPR, dan berbagai pihak penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengembangan kawasan tersebut. Ia menambahkan, masukan Komisi VII DPR RI dalam kunjungan tersebut dinilai positif karena mewakili aspirasi masyarakat.

“Tantangan teknisnya lebih banyak ke persoalan persepsi yang berkembang di masyarakat. Tapi saya sangat yakin dengan dukungan pemerintah, DPR, dan NGO, masyarakat bisa dibuat paham apa sebenarnya yang terjadi di sini dan apa tujuan yang ingin dicapai melalui proyek ini. Sangat positif, karena suara mereka adalah suara rakyat. Mereka representasi dari masyarakat. Jadi yang mereka sampaikan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami antisipasi dan itu adalah pertanyaan dari rakyat,” ujar Tantowi Yahya.

Tantowi juga menyampaikan rencana pembangunan marina di kawasan KEK Kura-Kura Bali yang saat ini masih dalam tahap persiapan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat pendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia.