RRI.CO.ID, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya percepatan transformasi ekonomi berbasis digital sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi sektor pariwisata. Hal itu disampaikan saat membuka Bali Digital Innovation Festival (Baligivation) 2026 di Hotel Prime Plaza, Denpasar, Selasa 28 April 2026.

Dalam sambutannya, Koster menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas inisiatif penyelenggaraan festival yang dinilainya strategis dalam mendorong transformasi ekonomi Bali. Ia menekankan bahwa ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata yang masih mencapai sekitar 66 persen pada tahun 2025 perlu diimbangi dengan penguatan sektor lain, termasuk ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

“Transformasi ekonomi digital harus menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan,” ujarnya.

Koster juga memaparkan posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia dengan daya tarik budaya, spiritualitas, dan alam yang kuat. Pada tahun 2025, Bali mencatat lebih dari 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara, sekitar 150 ribu wisatawan kapal pesiar, serta 9,3 juta wisatawan domestik, sehingga total kunjungan melampaui 16 juta orang.

Kontribusi devisa pariwisata Bali disebut mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional. Di tengah pertumbuhan tersebut, ia turut menyoroti sejumlah tantangan seperti persoalan sampah dan kemacetan.

Pemerintah Provinsi Bali, kata Koster, terus mempercepat penanganan sampah berbasis sumber serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik berkapasitas 1.200 ton per hari yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2026. Selain itu, berbagai proyek infrastruktur juga tengah digenjot, termasuk pembangunan jalan bypass, jembatan di Nusa Ceningan, jaringan air bersih di Karangasem, serta shortcut Singaraja–Mengwi yang ditargetkan rampung pada 2027–2028.

“Kami berkomitmen membangun pemerataan infrastruktur hingga 2029 agar tumbuh pusat-pusat ekonomi baru di Bali utara, timur, dan barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Haryono menegaskan bahwa Baligivation merupakan ruang kolaborasi strategis antara pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.Ia menjelaskan berbagai program digitalisasi yang telah berjalan, mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi pasar rakyat, hingga inovasi berbasis komunitas seperti Banjar Pintar dan Pasar Rakyat Go Digital.

Di sisi lain, Deputi PPATK Dr. Fhitriodi mengingatkan bahwa penguatan ekonomi digital harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap potensi risiko keuangan, terutama pada sektor penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB). Ia menyoroti maraknya praktik money changer ilegal yang berpotensi memicu tindak pidana pencucian uang serta pendanaan ilegal lainnya.

“Penguatan pengawasan dan sinergi antar-lembaga menjadi kunci untuk menjaga integritas sistem keuangan digital,” tegasnya.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya juga menekankan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan yang harus diiringi dengan kesiapan menghadapi potensi kerawanan di ruang digital. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital Bali.

Baligivation 2026 diharapkan menjadi penguat langkah Bali dalam membangun ekonomi digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman, inklusif, dan berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai budaya dan kearifan lokal.