RRI.CO.ID, Tangerang – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto terkait optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang keimigrasian. Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan pada acara Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin 27 April 2026.

Kesepakatan ini dinilai strategis bagi Bali yang menjadi salah satu destinasi utama wisatawan mancanegara, sehingga membutuhkan penguatan layanan sekaligus pengawasan lalu lintas orang asing. Melalui MoU tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Imipas RI diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan keimigrasian serta memperkuat pengawasan terhadap keluar-masuknya warga negara asing di Bali.

Menteri Imipas RI Agus Andrianto menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor tersebut harus dibangun di atas fondasi integritas agar dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.“Karena sehebat apapun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti apa-apa tanpa dilandasi fondasi integritas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan transformasi sistem pemasyarakatan agar dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam pembangunan nasional, termasuk melalui pemberdayaan warga binaan sebagai bagian dari program ketahanan pangan. “Warga binaan harus menjadi subjek yang produktif, bukan sekadar objek pembinaan,” katanya.

Kegiatan bertema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selain penandatanganan MoU, acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I).