RRI.CO.ID, Denpasar – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar Komisariat FISIP-Hukum menggelar kegiatan FISHUM Discussion pada Rabu, 22 April 2026 di Rumah Rakyat Coffee dan Working Space, Denpasar. Kegiatan yang berlangsung pukul 16.00 hingga 18.00 WITA ini dihadiri sekitar 50 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa.

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari kader HMI Cabang Denpasar, tetapi juga diikuti oleh organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus serta perwakilan organisasi internal kampus. Kehadiran lintas organisasi ini membuat diskusi berlangsung dinamis dengan beragam perspektif terkait kondisi demokrasi saat ini.

FISHUM Discussion kali ini mengangkat tema Insan Cita dan Demokrasi dalam Tegangan Idealisme, Nilai, dan Sikap sebagai Kader HMI. Tema tersebut diangkat sebagai upaya mendorong refleksi kader HMI terhadap posisi dan perannya di tengah dinamika demokrasi yang semakin kompleks.

Ketua BEM UGM periode 2025, Tiyo Ardianto, hadir sebagai pemantik diskusi. Ia memaparkan bahwa kondisi demokrasi Indonesia pasca reformasi, khususnya dalam lanskap periode 2024 hingga 2026, diwarnai oleh berbagai tantangan seperti menguatnya politik dinasti, penyempitan ruang sipil, serta meningkatnya pragmatisme politik.

Tiyo menjelaskan situasi tersebut menciptakan ruang tegangan bagi kader HMI. “Di satu sisi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan dan konsep Insan Cita menuntut kader menjadi kekuatan moral dan agen kontrol sosial, namun di sisi lain realitas menunjukkan adanya pergeseran ke arah politik praktis dan kepentingan jangka pendek,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya kader HMI menjaga independensi dan integritas dalam berorganisasi. Menurutnya, keterlibatan dalam demokrasi harus dibedakan dengan subordinasi terhadap kepentingan oligarki politik.

“Kader HMI harus mampu menjaga independensi organisatoris dan etis agar tidak kehilangan marwah sebagai gerakan intelektual dan moral,” ungkapnya.

Diskusi kemudian mengerucut pada tiga fokus utama, yaitu idealisme kader dalam menjaga independensi, aktualisasi nilai dalam merespons isu demokrasi, serta sikap strategis agar tetap hadir di ruang publik tanpa kehilangan identitas. Dalam sesi diskusi, peserta juga membedah sejumlah isu aktual, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum optimal.

Tiyo menilai hal tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola kebijakan publik. “Ini menjadi contoh bagaimana kebijakan negara seringkali tidak disertai perencanaan matang dan transparansi,” ujarnya.

Para peserta turut menyampaikan berbagai pandangan, mulai dari menurunnya ruang partisipasi publik, krisis identitas intelektual mahasiswa, hingga meningkatnya sikap apatis generasi muda. Dari diskusi tersebut, muncul gagasan pentingnya penguatan tradisi intelektual, keberanian bersikap kritis, serta solidaritas antarmahasiswa dalam menjaga demokrasi.

Melalui kegiatan ini, HMI Cabang Denpasar Komisariat FISIP-Hukum berharap forum diskusi tidak hanya menjadi ruang bertukar pikiran, tetapi juga momentum refleksi bagi kader untuk meneguhkan perannya sebagai agen perubahan di tengah tantangan demokrasi saat ini. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama serta komitmen untuk terus menghadirkan ruang diskusi yang inklusif, progresif, dan relevan dengan dinamika kebangsaan.