RRI.CO.ID, Bali - Pemerintah Indonesia mempertemukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) se-ASEAN dalam forum ASEAN Collective Management Organization (CMO). Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat tata kelola royalti musik digital yang transparan dan berkeadilan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menginisiasi forum bertajuk Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty. Forum ini menjadi yang pertama menghimpun CMO dari seluruh negara ASEAN.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas menyatakan perkembangan platform digital telah mengubah industri musik secara fundamental. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya diiringi sistem distribusi royalti yang akurat.

“Tingginya volume konsumsi ini tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi royalti yang akurat,” ujarnya.

Ia menegaskan tantangan tata kelola royalti digital bersifat lintas batas dan membutuhkan kerja sama kawasan. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.

“Karena tantangan ini bersifat lintas batas, hal ini tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu yurisdiksi saja. Kita harus bergerak sebagai satu kawasan,” tegasnya.

Indonesia juga mendorong penyusunan dokumen strategis terkait tata kelola royalti global di lingkungan digital. Dokumen ini akan diusulkan dalam Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights ke-48 di World Intellectual Property Organization.

Inisiatif tersebut bertujuan menciptakan sistem royalti global yang lebih transparan dan melindungi kreator. Selain itu, langkah ini juga untuk mencegah praktik royalti tidak terdistribusi atau black box.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar mengatakan eksploitasi karya musik kini berlangsung secara real-time lintas yurisdiksi. Namun distribusi royalti masih belum sepenuhnya akurat.

“Eksploitasi karya musik terjadi secara simultan di berbagai yurisdiksi dalam waktu nyata, tetapi hal tersebut tidak selalu diikuti dengan distribusi royalti yang akurat,” ungkapnya.

Ia menambahkan ketimpangan infrastruktur teknologi dan fragmentasi metadata menjadi tantangan utama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan bagi para kreator.

Melalui forum ini, Indonesia mendorong harmonisasi metadata dan penguatan posisi tawar CMO. Integrasi sistem royalti digital di kawasan ASEAN juga menjadi fokus utama.

Forum ini dihadiri perwakilan CMO negara ASEAN serta organisasi internasional CISAC. Kehadiran para pihak diharapkan memperkuat kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik.

Indonesia juga mendorong forum ini digelar rutin setiap tahun dengan kepemimpinan bergilir. Langkah ini untuk menjaga keberlanjutan reformasi tata kelola royalti digital di kawasan.

Upaya tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan kreator sekaligus memperkuat posisi ASEAN di tingkat global. Indonesia menegaskan perannya sebagai penggerak sistem royalti digital yang adil dan transparan.