RRI.CO.ID, Tabanan — Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Bali mendorong penguatan komitmen lintas sektor untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), khususnya di Kabupaten Tabanan. Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menegaskan hal tersebut saat Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Tabanan, Kamis 26 Maret 2026.

Ia menyebut berbagai persoalan anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi hingga penelantaran, masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani bersama. “Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas seluruh pihak,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak oleh Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi lintas sektor. Dalam pemaparannya, Seniasih juga menyoroti masih terbatasnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh.

Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. Menurutnya, Forum PUSPA hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Selain kekerasan, sejumlah tantangan lain juga menjadi perhatian, seperti praktik perkawinan anak, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial terhadap perkembangan anak. Melalui kegiatan ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Tabanan.

“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan turut memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar implementasi kebijakan KLA dapat berjalan berkelanjutan.