RRI.CO.ID, Denpasar – Direktorat Jenderal Perbendaharaan – DJPb Provinsi Bali mencatatkan pendapatan negara yang signifikan hingga Februari 2026. Pendapatan negara tersebut didukung penerimaan perpajakan, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak – PNBP.

Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi dalam Media Briefing APBNKita di Aula Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Selasa 31 Maret 2026. Ia menjelaskan, pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak hingga Februari 2026 mencapai Rp2,25 Triliun dari target Rp24,34 Triliun bertumbuh 9,26 persen.

Pendapatan negara tersebut turut didukung penerimaan Bea Cukai sebesar Rp222,2 Miliar bertumbuh 14,11 persen dari target Rp1,58 Triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp647,4 Miliar bertumbuh 6,85 persen dari target Rp4,51 Triliun. “Kami dari DJPb mencatatkan pendapatan yang didukung perdapatan perpajakan, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan negara hingga Februari 2026 itu cukup signifikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kea rah lebih baik,” ujarnya.

Supendi mengungkapkan, hingga Februari 2026, DJPb Bali juga mencatat Belanja Negara yang telah terealisasi sebesar Rp3,59 Triliun tumbuh 5,95 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Ia menjelaskan, realisasi Belanja Negara tersebut mencakup Belanja Pegawai sebesar Rp730,77 Miliar tumbuh 19,97 persen secara Year To Year (yoy) dari target 14,63 persen.

Belanja Barang sebesar Rp321, 83 Miliar naik 11,87 persen secara year to year dari target 7,94 persen, Belanja Modal Rp52,33 Miliar bertumbuh 244,88 persen secara year to year dari target 3,23 persen dan Belanja Bansos sebesar Rp0,16 Miliar turun -95 persen secara year to year. Sementara terkait realisasi belanja per fungsi, Supendi mengungkapkan, DJPb Bali mencatat angka tertinggi pada pelayanan umum sebesar Rp2.523,98 Miliar, Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp312,63 Miliar, Pertahanan mencapai Rp195,59 Miliar dan Kesehatan Rp159,69 Miliar.

Supendi mengungkapkan, DJPb Bali juga merealisasikan kredit program yang tercatat hingga Februari 2026 dengan total penyaluran sebesar Rp2,2 Trilun dengan total 25 ribu 641 debitur. Ia menjelaskan, penyaluran kredit tersebut terealisasi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,65 persen, pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 19,91 persen dan jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan sebesar 12,51 persen.

Supendi menambahkan, DJPb Bali juga mecatat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) di Provinsi Bali dengan total realisasi Satker penerima THR Kementerian/Lemvaga Pusat sebanyak 579 Satker dengan realisasi penyaluran THR sebesar Rp284, 83 Miliar. Sementara, Satker Pemerintah Daerah sebanyar 100 ribu 61 pegawai dengan total THR yang tersalurkan Rp411,95 Miliar.