RRI.CO.ID, Denpasar - Satpol PP Provinsi Bali memperketat pengawasan terhadap kedatangan penduduk non-permanen pasca Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan serta stabilitas keamanan daerah.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP Provinsi Bali, I Made Sugiantara, mengatakan fenomena kedatangan penduduk non-permanen bukan hal baru bagi Bali. Namun, peningkatan arus tetap diantisipasi melalui koordinasi terpadu lintas wilayah.

“Kami melakukan koordinasi terpadu dengan Satpol PP kabupaten/kota, khususnya di pintu masuk Bali melalui jalur pelabuhan seperti Gilimanuk, Padangbai, dan Benoa,” ujarnya. Ia menambahkan, puncak kedatangan biasanya terjadi lima hari sebelum dan sesudah Lebaran.

Selain pengawasan di pintu masuk, Satpol PP juga menggencarkan pendataan bersama instansi terkait. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan administrasi penduduk tetap tertib.

“Kami tidak melarang orang datang ke Bali, tetapi kami melakukan penyaringan, terutama terkait kelengkapan identitas dan tujuan kedatangan,” kata Sugiantara.

Ia menegaskan pentingnya pendatang memiliki keterampilan serta dokumen resmi agar tidak menimbulkan persoalan sosial. Satpol PP juga akan melakukan inspeksi mendadak di wilayah yang menjadi konsentrasi pendatang seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya penindakan, tetapi juga edukasi secara humanis kepada masyarakat. “Kami akan intensifkan sidak terpadu di wilayah kabupaten/kota, khususnya daerah yang menjadi konsentrasi pendatang, dengan pendekatan humanis sekaligus edukatif,” ucapnya.

Dalam hal penindakan, pendatang tanpa identitas berpotensi dipulangkan ke daerah asal. Mekanisme ini dilakukan melalui kerja sama antar daerah, termasuk dengan provinsi tetangga seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

“Jika ditemukan pendatang tanpa identitas, kami akan kembalikan ke daerah asal melalui mekanisme kerja sama dengan Satpol PP setempat,” tegasnya.

Satpol PP berharap masyarakat semakin sadar pentingnya tertib administrasi kependudukan. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan nasional terkait penerapan satu data kependudukan.