RRI.CO.ID, Denpasar - Program bantuan sosial yang digelontorkan Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan justru kurang tepat sasaran. Carut marut data penerima bantuan sosial disinyalir menjadi akar masalah yang menyebabkan ketidakmerataan akses dan bantuan yang harusnya diterima masyarakat yang berhak.

Dosen Universitas Ngurah Rai, Dr. I Gede Wirata dikonfirmasi RRI di Denpasar, Minggu 22 Maret 2026 membenarkan carut marutnya pendataan penerima bantuan sosial. Menurutnya, pemutakhiran data mestinya dilakukan karena saat ini banyak data yang kurang diperbaharui, sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

Ia mencontohkan, masyarakat kurang mampu atau rentan tidak menerima bantuan, sementara warga yang lebih mampu justru masuk dalam daftar penerima bansos yang memicu konflik sosial dan ketidakadilan. Gede Wirata juga menyoroti bansos berupa uang tunai atau barang yang menyebabkan kelompok rentan sulit keluar dari garis kemiskinan.

Ia berharap, bantuan yang diterima masyarakat kurang mampu berupa pemberdayaan, sehingga mereka lebih berdaya dan tidak bergantung dengan bantuan sosial.

“Carut marut data penerima bantuan sosial mengakibatkan ketidakmerataan akses dan bantuan tidak tepat sasaran. Hal ini memicu konflik sosial dan ketidakadilan,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Pengamat Kebijakan Publik Umar Ibnu Alkhatab yang menilai pemutakhiran data menjadi hal krusial yang harus dibenahi Pemerintah. Menurutnya, jika data tidak dimutakhirkan otomatis penerima bantuan tidak tepat sasaran.

“Angka kemiskinan akan sulit ditekan sepanjang masih carut marutnya data penerima bantuan sosial,” tuturnya.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Bali dikisaran 3,4 persen dibawah rata – rata nasional. Bahkan Bali menjadi Provinsi dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia. Pemerintah Provinsi Bali diharapkan tetap komit menekan angka kemiskinan yang diawali dengan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Sehingga penerima bansos tepat sasaran dan tidak memicu konflik maupun ketidakadilan.