TPID Gianyar Gandeng Bank Indonesia Kendalikan Inflasi Jelang HBKN

RRI.CO.ID, Denpasar - Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar, di Ruang Kerja Wakil Bupati Gianyar. Kegiatan dipimpin langsung Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun.

Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun mngapresiasi sinergitas TPID Kabupaten Gianyar bersama Bank Indonesia Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi di Gianyar khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Ia menekankan pengendalian inflasi merupakan upaya bersama yang memerlukan

koordinasi dan komitmen seluruh pihak.

“Meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idul Fitri, seluruh perangkat daerah saya harapkan terus memperhatikan perkembangan harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan agar tidak terjadi gejolak harga yang signifikan di masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati juga mendorong perangkat daerah dan jajaran Forkopimda untuk terus berkoordinasi guna mengantisipasi potensi penimbunan barang serta memastikan kelancaran distribusi pasokan di Kabupaten Gianyar Deputi Direktur BI Bali Muhamad Shiroth menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam memperkuat pengendalian inflasi daerah, khususnya menjelang HBKN. Pada kesempatan tersebut.

Ia juga menyampaikan keunikan Kabupaten Gianyar sebagai salah satu sentra pariwisata, sehingga kebutuhan pangan tidak hanya untuk masyarakat Gianyar namun juga wisatawan yang datang. Gianyar tercatat surplus untuk produksi padi, bahkan memasok kebutuhan daerah lain.

Namun untuk beberapa komoditas lainnya, seperti hortikultura, sebagian dipenuhi pasokannya dari daerah lain. Ia juga menekankan perhatian pada sejumlah komoditas menjelang HBKN, antara lain cabai, daging ayam ras, dan bawang merah. Selain peningkatan permintaan menjelang HBKN,

“Sejumlah risiko harus tetap diantisipasi antara lain dinamika geopolitik global, faktor cuaca, dan efisiensi rantai pasok,” ujarnya.

Muhamad Shiroth mengungkapkan, untuk memperkuat pengendalian inflasi, BI Bali mendorong optimalisasi Operasi Pasar dengan prinsip 3T (tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran), Penguatan kerja sama antardaerah (KAD) intra dan luar Bali, termasuk mendorong

pembentukan Perumda Pangan dan/atau sinergi dengan Perumda Pangan lain di Bali, serta komunikasi untuk pembentukan ekspektasi masyarakat..

Dari sisi pasokan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar I Gusti Ayu Dewi Hariani menyampaikan ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Gianyar aman dan terkendali dengan stok beras diperkirakan mencukupi hingga tiga bulan ke depan. Dalam rangka memperkuat ketersediaan

pangan, pemerintah daerah secara rutin melakukan pemantauan pasokan melalui enumerator dan Rumah Pangan Kita

(RPK).

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Anak Agung Gde Raka Suryadinata memaparkan perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya. Berdasarkan pemantauan di sejumlah pasar pada minggu kedua Maret,

secara umum harga komoditas terkendali.

“Hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, dan bunga pacar, namun kenaikannya relatif terbatas,” ujarnya.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Gianyar secara rutin menyelenggarakan kegiatan pasar murah jelang HBKN dengan prinsip 3T yang menyasar desa-desa, serta merencanakan pelaksanaan beberapa kegiatan pasar murah sepanjang tahun 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar Maria Iin Maidiana memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Gianyar dan karakteristik pola konsumsi masyarakat Gianyar yang menunjukkan kecenderungan

konsumsi makanan dan minuman jadi.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.