RRI.CO.ID, Denpasar - Persoalan sampah di Pulau Dewata kini telah mencapai titik didih yang memaksa lahirnya kebijakan-kebijakan ekstrem dari meja birokrasi. Fenomena ini memperlihatkan sebuah drama "politik sampah" di mana bau limbah mulai beradu tajam dengan wangi anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Penutupan TPA Suwung secara permanen tanpa kesiapan infrastruktur pengganti yang sepadan telah menciptakan efek domino yang menyesakkan hingga ke tingkat banjar dan desa.

Hal itu dikatakan Dosen Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si, saat dikonfirmasi RRI.CO.ID di Denpasar, Selasa 10 Maret 2026. ia menilai kebijakan hulu-hilir yang saat ini digadang-gadang pemerintah justru tampak seperti upaya melempar tanggung jawab dari meja birokrasi ke gerbang desa.

“Pemerintah Provinsi Bali kini memainkan instrumen kekuasaan lewat ancaman penghentian dana BKK bagi desa-desa yang dianggap gagal menjinakkan sampah di wilayahnya sendiri. Langkah ini terbaca sebagai upaya paksa agar unit terkecil pemerintahan mau memikul dosa kolektif atas ketidakmampuan sistem pengelolaan sampah skala besar yang selama puluhan tahun gagal dituntaskan pemerintah kota,” ujarnya.

Muliarta menyebut, kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang kontradiktif karena para perbekel dan perangkat desa dipaksa menjadi tameng hidup di saat infrastruktur pengolah sampah tingkat lokal masih sangat timpang dan ala kadarnya. Strategi "pentungan" dari provinsi ini beradu mekanik dengan pendekatan Kabupaten Badung yang justru menawarkan "wortel" berupa insentif miliaran rupiah bagi desa yang mampu menyulap sampah menjadi prestasi.

“Kompetisi ini memunculkan kekhawatiran baru akan terciptanya kesenjangan antara desa yang mapan secara ekonomi dengan desa yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya,” katanya.

Muliarta menekankan menutup TPA Suwung tanpa memastikan setiap desa memiliki kapasitas industri pengolahan yang mumpuni adalah sebuah perjudian ekologis yang sangat berisiko. Fakta di lapangan memperlihatkan banyak fasilitas TPS3R yang mangkrak atau sekadar menjadi gudang penumpukan karena biaya operasional yang mencekik anggaran desa.

“Memindahkan tumpukan ke desa melalui regulasi anggaran dianggap tidak akan mengubah fakta bahwa volume sampah terus meningkat, apalagi jika para penghasil keuntungan besar dari industri pariwisata tetap berada di zona aman tanpa tanggung jawab yang sebanding,” ujarnya.

Menurut Muliarta, Bali membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan harapan anggaran dengan kejujuran dalam mengelola ekosistem secara menyeluruh. Orientasi kebijakan seharusnya bergeser dari sekadar pengamanan administrasi menuju pembangunan ekosistem pengolahan yang terintegrasi, termasuk melalui pola kerja sama regional antar-desa demi menghindari inefisiensi anggaran.

“Tanpa transformasi mentalitas dan keberanian mengambil solusi jangka panjang yang jujur, ancaman maupun hadiah miliaran rupiah hanya akan menjadi pemanis di permukaan, sementara bau busuk sampah akan tetap tinggal menyandera masa depan pulau ini,” tutur Muliarta,