RRI.CO.ID, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali mempersiapkan perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di 8 kabupaten dan 1 kota. Persiapan dilakukan melalui pembahasan teknis terkoordinasi guna memastikan kesiapan implementasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Rapat koordinasi digelar di Gedung Kerta Sabha, Jalan Surapati 1 Denpasar yang dihadiri oleh Ketua komite percepatan transformasi digital pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan dan gubernur Bali I Wayan Koster serta jajaran bupati seluruh bali. Fokus pembahasan meliputi penyelarasan tahapan operasional, kesiapan wilayah, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan berjalan sesuai timeline.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Ir. Gede Pramana, menegaskan dukungan infrastruktur jaringan menjadi faktor penting dalam menyukseskan perluasan piloting ini. Menurutnya, koordinasi lintas daerah diperlukan untuk menjamin kelancaran sosialisasi dan proses input data.

“Kami akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan jaringan, termasuk membantu wilayah yang membutuhkan dukungan tambahan seperti Starlink atau Orbit,” ujarnya.

Gede Pramana menjelaskan, secara umum jaringan internet di Bali telah tersedia cukup merata. Namun penguatan tetap dilakukan di desa atau banjar yang menjadi lokasi pelaksanaan sosialisasi dan pendataan.

“Dengan integrasi data berbasis identitas, diharapkan tidak ada lagi warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya, atau sebaliknya,” katanya.

Integrasi data ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial. Pemerintah optimistis perluasan digitalisasi berbasis DPI dapat memperkuat tata kelola bansos yang tepat sasaran dan akuntabel.