RRI.CO.ID, DENPASAR – Pemerintah pusat mendorong percepatan perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di Provinsi Bali. Rapat koordinasi digelar di Gedung Kerta Sabha, Jalan Surapati 1 Denpasar, Kamis (26/2/2026).

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan pentingnya integrasi sistem digital pemerintahan secara menyeluruh. Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 27.000 aplikasi di lingkungan pemerintah yang akan diintegrasikan dalam satu sistem terpadu.

“Kita akan mengintegrasikan seluruh 27.000 aplikasi yang ada di pemerintahan menjadi satu terpadu dalam digitalisasi pemerintahan. Bali akan menjadi salah satu model, seperti Banyuwangi, yang membuat Indonesia lebih transparan dan lebih efisien,” ujarnya.

Menurut Luhut, pemerintah menargetkan peluncuran implementasi digitalisasi secara bertahap di ratusan kabupaten pada April mendatang. Secara nasional, transformasi digital pemerintahan ditargetkan semakin masif hingga Oktober 2026.

Luhut juga mengungkapkan hasil studi World Bank terkait pengembangan pariwisata dan infrastruktur di Bali. Studi tersebut menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air dan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

“Dari hasil studi World Bank, memang masalahnya ada di infrastruktur. Ini harus disegerakan dan dilakukan secara terpadu,” katanya.

Luhut Binsar Panjaitan menegaskan Bali sebagai etalase pariwisata nasional harus dijaga ketertibannya. Pemerintah, lanjutnya, akan bertindak tegas terhadap wisatawan maupun investor yang melanggar aturan, demi menjaga kualitas dan citra Bali sebagai destinasi unggulan Indonesia.