RRI.CO.ID, Denpasar - BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

Kasi Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Bali, Nyoman Arya, mengatakan BPBD berperan mengorkestrasi manajemen penanggulangan bencana agar berjalan efektif dan mampu memenuhi kebutuhan kedaruratan masyarakat. Kesiapan tersebut didukung koordinasi BPBD kabupaten/kota serta instansi teknis lainnya.

“Pada prinsipnya bencana adalah urusan bersama. BPBD berfungsi mengorkestrasi agar manajemen penanggulangan bencana berjalan efektif dan memenuhi kebutuhan darurat masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem kesiapsiagaan dilakukan melalui posko dan pusat pengendalian operasi yang siaga 24 jam. Selain itu, dukungan sarana prasarana dari dinas teknis seperti PUPR, Dinas Kesehatan, hingga instansi pencarian dan pertolongan turut memperkuat respons cepat saat terjadi bencana.

“Puncak musim hujan pada Januari dan Februari berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor. Karena itu mitigasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci meminimalkan risiko,” katanya.

Menurutnya, Provinsi Bali memiliki 14 potensi ancaman bencana, dan saat ini cuaca ekstrem menjadi ancaman dominan hampir di seluruh wilayah. Wilayah rawan banjir dan longsor seperti Denpasar dan Gitgit juga menjadi perhatian dalam upaya mitigasi.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor dan kesiapan masyarakat sangat penting untuk mempercepat proses penanganan dan penyelamatan saat terjadi keadaan darurat.