RRI.CO.ID, Badung – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana menegaskan peran mahasiswa sebagai pengawal arah pembangunan daerah melalui forum dialog publik bertajuk Sang Pewahyu Rakyat, yang mempertemukan civitas akademika dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan yang diinisiasi BEM Universitas Udayana ini menghadirkan langsung Gubernur Bali Wayan Koster serta para akademisi sebagai panelis untuk membahas satu tahun kepemimpinan daerah dan berbagai isu strategis pembangunan Bali.

Presiden Mahasiswa I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa menyampaikan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi penonton kebijakan, melainkan aktor intelektual yang memiliki tanggung jawab moral dan akademik dalam mengawal pembangunan agar tetap berpijak pada budaya, lingkungan, dan kepentingan masyarakat. “Forum ini menjadi ruang dialektika antara gagasan, kritik, dan solusi. Kami berharap diskusi tidak berhenti pada wacana, tetapi berlanjut pada kolaborasi konkret,” ujarnya.

Dalam diskusi, panelis I Wayan Arma Suryadarma menekankan bahwa budaya Bali tidak boleh direduksi menjadi komoditas ekonomi semata, melainkan harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan pembangunan. Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian, I Putu Sudiarta menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif yang dinilai semakin masif dan berpotensi mengancam ketahanan pangan, keberlanjutan sistem subak, serta keseimbangan ekologis Bali.

Panelis lainnya, Dekan Fakultas Hukum, Putu Arya Sumertha Yasa, mengulas implementasi sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang perlu diharmonisasikan dengan hukum adat, tata ruang berbasis desa adat, serta prinsip otonomi daerah agar investasi tidak mengabaikan kearifan lokal. Dalam sesi dialog, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah aspirasi strategis, di antaranya realisasi pembangunan sport center di Universitas Udayana, evaluasi kebijakan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas, serta kelanjutan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung yang dinilai mengalami stagnasi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali menyatakan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa dan menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menempatkan budaya sebagai haluan pembangunan, memperkuat pengendalian tata ruang, serta menindaklanjuti berbagai program prioritas yang disampaikan dalam forum tersebut. Kegiatan ini menjadi wujud dialog partisipatif antara pemerintah dan kalangan akademik, sekaligus menegaskan posisi mahasiswa sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan publik melalui kajian ilmiah, advokasi, dan partisipasi aktif dalam ruang demokrasi.