RRI.CO.ID, Denpasar- ​Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. I Nyoman Arya,S.Ag.,M.Pd.H., mengatakan perubahan pola hidup masyarakat Bali dari era agraris ke era industri, memicu pergeseran kebutuhan dasar berdasarkan hierarki hukum Maslow. Kondisi ekonomi yang semakin kompleks, mengharuskan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan upacara keagamaan, agar tidak membebani finansial maupun waktu warga.

Nyoman Arya menjelaskan, dahulu kebutuhan pangan dan papan di Bali sangat sederhana, sehingga warga memiliki lebih banyak waktu luang untuk bersosialisasi di banjar. Namun, saat ini kenaikan harga bahan pokok dan tuntutan gaya hidup modern, memaksa masyarakat untuk bekerja lebih keras demi memenuhi kebutuhan psikologis dasarnya.

​Menurut Nyoman Arya ketika biaya hidup meningkat, masyarakat tidak lagi bisa hanya mengandalkan hasil lumbung padi seperti pada masa lalu. “Ketika kebutuhan dasar mulai meningkat, harga-harga bahan pokok mulai meningkat, mau bikin rumah tidak cukup rumah gubug," ungkap Nyoman Arya ketika berbincang dalam program obrolan Komunitas di Pro 4 RRI Denpasar, Selasa, 27 Januari 2026.

Hal ini menjadi alasan kuat mengapa sistem adat, harus mulai mengakomodasi kepentingan ekonomi anggota masyarakatnya. Pimpinan desa adat melalui Bendesa diharapkan mampu mengatur ulang durasi dan jenis upacara, yang sekiranya menghabiskan banyak biaya serta waktu.

Nyoman Arya menekankan manajemen waktu dan manajemen yadnya menjadi kunci utama, agar warga tidak terjebak dalam krisis keuangan, akibat pelaksanaan upacara yang terlalu besar. Penataan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kasukertan pawongan dan kasukertan ekonomi di tengah arus modernisasi yang masif. “Melalui revisi pararem, desa adat dapat menciptakan aturan yang lebih fleksibel. Namun apapun hasil kesepakatan bersama yang dihasilkan harus tetap bernilai sakral dan sesuai dengan kemampuan finansial warga saat ini.” Tutup Nyoman Arya.