RRI.CO.ID, Denpasar — Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menghadiri rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali sekaligus menerima audiensi Wakil Gubernur NTT beserta rombongan, Jumat 30 Januari 2026 di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar. Rapat dipimpin Gubernur Bali I Wayan Koster dan diikuti sekitar 50 peserta.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Bali, Kajati Bali, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Danrem 163/WSA, Danrem 161/WS, Karo Hukum Provinsi Bali, Kasat Pol PP Provinsi Bali, sejumlah kepala daerah dari Bali dan wilayah Sumba, serta tokoh diaspora masyarakat NTT. Pertemuan membahas isu-isu aktual terkait dinamika sosial kemasyarakatan, khususnya hubungan antara masyarakat Bali dan pendatang asal NTT, guna menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan secara komprehensif dari hulu hingga hilir melalui sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Ia juga menekankan upaya pencegahan konflik horizontal serta perlindungan bagi seluruh warga yang tertib administrasi.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan permohonan maaf atas perilaku segelintir oknum diaspora NTT yang dinilai mengganggu keharmonisan di Bali. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mendukung penegakan hukum.

Kapolda Bali dan Kajati Bali dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya penguatan pengawasan melalui kelengkapan administrasi, peran aktif pemberi kerja, serta patroli siber untuk mencegah penyebaran konten provokatif yang berpotensi memicu konflik. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan Bali sebagai ikon pariwisata nasional memerlukan perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“Saya selaku Pangdam Udayana menegaskan bahwa Bali sangat sensitif sebagai ikon pariwisata dan kita tidak akan membiarkan tindakan segelintir oknum merusak ketentraman bersama. TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta langkah-langkah preventif yang terukur,” ujar Pangdam.

Rapat ditutup dengan kesepakatan penerapan pola penanganan hulu–hilir, mulai dari rekomendasi dan pembekalan warga sebelum merantau hingga penegakan aturan administrasi di daerah tujuan. Terpisah, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman, S.H., M.Si., menyampaikan Kodam IX/Udayana mendukung penuh langkah-langkah sinergis pemerintah daerah dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali.

“Kodam IX/Udayana terus berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah potensi konflik, menjaga kondusivitas wilayah, serta memastikan Bali tetap aman, damai, dan nyaman sebagai destinasi pariwisata dunia,” tegasnya.