RRI.CO.ID, Denpasar - Upaya memperkuat pengelolaan lingkungan hidup, khususnya persoalan sampah di Bali, terus dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara. Penguatan tersebut dilakukan melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah serta penguatan edukasi dan komunikasi publik kepada masyarakat.

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara, Ni Nyoman Santi, ST., M.Sc, menjelaskan bahwa Pusdal LH merupakan perpanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup di daerah. Saat ini terdapat tiga kantor bidang wilayah, yakni Wilayah I, Wilayah II yang berkedudukan di Mataram, dan Wilayah III di Kupang, dengan masing-masing wilayah membawahi sekitar 10 hingga 15 kantor provinsi.

“Kami berada langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Utama melalui Sekretariat Jenderal. Pusdal menjadi penghubung kebijakan pusat dengan implementasi di daerah,” jelasnya.

Santi mengatakan, persoalan TPA Regional Sarbagita yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun dengan sistem open dumping. Akumulasi sampah membuat ketinggian TPA mencapai 20 hingga 32 meter, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kesehatan.

Ke depan, Denpasar dan Badung direncanakan memiliki fasilitas waste to energy yang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari. Namun, solusi tersebut dinilai tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah sejak sumbernya.

“Sekitar 60 hingga 70 persen sampah di Bali adalah sampah organik. Jika masyarakat mau memilah dari rumah tangga, sekolah, dan perkantoran, beban TPA akan berkurang signifikan,” tegasnya.

Pusdal LH berharap upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari di Bali.