RRI.CO.ID, Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menorehkan prestasi gemilang di awal tahun 2026. Kanwil Kemenkum Bali meraih Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Kecil atas kinerja pelaksanaan anggaran semester II tahun anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas pengelolaan dan realisasi anggaran satuan kerja.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinergi Mengawal APBN Tahun 2026 di Aula A GKN I Denpasar, Selasa 27 Januari 2026.

Dalam sambutannya, Muhamad Mufti Arkan menekankan pentingnya efektivitas belanja negara agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Ia menyebutkan alokasi APBN melalui KPPN Denpasar tahun 2026 mencapai Rp9,17 triliun.

Alokasi tersebut mencakup belanja pegawai, barang, modal, serta bantuan sosial sebesar Rp8,49 miliar. Selain itu terdapat dana Transfer ke Daerah senilai Rp5,29 triliun untuk mendukung pembangunan daerah.

Mufti Arkan juga mengingatkan satuan kerja agar belajar dari kendala tahun 2025. Ia menyoroti hambatan sistem e-katalog dan administrasi reorganisasi sebagai bahan evaluasi.

“Kami berharap percepatan belanja sejak awal tahun anggaran. Digitalisasi transaksi keuangan melalui CMS, Kartu Kredit Pemerintah, dan katalog elektronik juga menjadi perhatian,” jelas Mufti.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, seusai menerima penghargaan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali. Ia menilai capaian ini sebagai bukti komitmen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Eem, prestasi pada kategori Pagu Kecil layanan AHU sangat strategis. Layanan tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan legalitas masyarakat dan dunia usaha.

Ia menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di tahun 2026. Tujuannya agar pelayanan hukum semakin mudah diakses dan berdampak bagi masyarakat Bali.

“Capaian kinerja anggaran ini memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Pengelolaan anggaran yang efektif mendorong layanan yang cepat, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Bali,” ungkap Eem.