KBRN, Denpasar: Pembangunan infrastruktur kembali menjadi sorotan dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi di Bali. Ketimpangan pertumbuhan antara wilayah selatan dengan kawasan utara dan timur dinilai masih cukup lebar, terutama akibat perbedaan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Kondisi ini membuat sebagian daerah sulit berkembang secara optimal, sementara kawasan selatan terus tumbuh tanpa banyak intervensi.

Politisi Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih kepada RRI menilai arah pembangunan, khususnya proyek jalan tol, perlu ditata ulang agar tidak hanya mempercepat mobilitas, tetapi juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Infrastruktur, menurutnya, memiliki peran kunci dalam menentukan maju atau tidaknya suatu wilayah. Daerah dengan akses yang baik akan berkembang, sementara wilayah dengan infrastruktur terbatas akan tertinggal.

"PHR yang besar di Badung dan Denpasar mendorong pertumbuhan tidak merata, sehingga ketimpangan meningkat karena wilayah utara dan timur tertinggal, kesempatan kerja rendah, dan arus tenaga kerja menumpuk ke selatan yang akhirnya tidak mampu menampung kelas bawah." jelasnya.

Sumarjaya Linggih menilai rencana Tol Gilimanuk–Mengwi seharusnya melewati wilayah Bali utara agar pertumbuhan tidak terus terkonsentrasi di selatan. Ia menyampaikan bahwa tol seharusnya diarahkan melalui Gilimanuk–Seririt–Soka agar wilayah utara bisa ikut tumbuh dan beban lalu lintas di jalur selatan berkurang. Menurutnya, jika tol langsung mengarah ke Mengwi, UMKM di sepanjang jalur lama berpotensi sepi.

"Tol yang semula mengarah Gilimanuk–Mengwi sebaiknya dialihkan ke Gilimanuk–Seririt–Soka agar beban lalu lintas berkurang dan UMKM tetap tumbuh, karena jika tol tetap di jalur sekarang UMKM di sepanjang jalan berpotensi mati.” jelasnya.

Gede Sumarjaya Linggih juga menekankan pentingnya keterkaitan proyek tol dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berpihak pada daerah tertinggal. Ia menyebut anggaran pembangunan seharusnya difokuskan ke wilayah yang sulit tumbuh, karena kawasan selatan pada dasarnya sudah berkembang secara alami.

Ia menambahkan, pembiayaan pembangunan tol bisa dilakukan melalui obligasi daerah, dengan memanfaatkan kenaikan nilai lahan dan pengembangan properti di pintu-pintu keluar tol sebagai sumber keuntungan.