KBRN, Sanur : Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki neraca sumber daya laut. Sejumlah kementerian/lembaga memiliki andil dalam pembuatan neraca tersebut.

Kementerian/lembaga yang terlibat, yakni Kemenetrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, BRIN, IPB dan Yayasan Rekam Nusantara. Tim ini mengukur status dan nilai moneter aset laut serta aliran barang dan jasa laut dari sisi ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, neraca tersebut sejalan dengan program pemerintah. Pemerintah disebut tidak ingin terjadi overfishing pada program penangkapan ikan.

"Ikan yang di penangkaran itu juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dikembangkan, sehingga dengan demikian ikan kita bisa tetap kita pelihara," katanya di sela-sela 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development, di Sanur, Jumat (5/7/2024).

"Selain itu soal kesehatan laut. Kita juga harus mengurangi, kalau tidak menghentikan sampah-sampah plastik masuk ke laut. Caranya disiplin dari kita semua untuk mengolah sampah," lanjut Luhut Pandjaitan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono di tempat yang sama menjelaskan, neraca sumber daya laut menjadi penting bagi Indonesia. Pemerintah disebut harus mengetahui secara konkrit kondisi laut Indonesia yang luasnya mencapai 3.257.357 km2.

"Apakah sudah overfishing, apakah kemudian wilayah pesisir yang mulai rusak, apakah kemudian wilayah konservasi yang sudah mulai terdampak, dan seterusnya, tidak efektif dan seterusnya. Itulah kemudian kita manfaatkan teknologi terkini, teknologi digital," ujarnya.

"Jadi kita bangun suatu aplikasi yang namanya ocean accounting (neraca sumber daya laut) yang bisa memonitor, tentu secara teknologi disitu kita pasang sensor, ada underwater drone, ada UAV lalu terkoneksi juga ke satelit dan seterusnya," lanjutnya.

Neraca sumber daya laut yang akan dimiliki Indonesia merupakan hasil survei komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan. Trenggono memastikan, neraca ini menjadi aplikasi informasi bagi siapa pun yang berkegiatan di laut.

"Nanti lewat gawai kita bisa monitoring, kalau misalnya mau membangun resort di laut, apa yang terjadi di sana. Boleh atau tidak. Secara ekologi, rusak atau tidak. Masih menguntungkan atau tidak, itu akan bisa termonitor dengan baik," jelasnya.

"Sesegera mungkin (rilis), tadinya kan Juni ya. Tetapi tentu kita perlu bicara dengan berbagai pihak. Tetapi sebetulnya secara persiapan semua tidak ada masalah. Mudah-mudahan Juli ini, kalau tidak geser ke Agustus lah," pungkas Menteri Kelautan dan Perikanan.