RRI.CO.ID, Beijing - Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sepakat mempercepat persiapan perundingan Indonesia - China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA). Rencana tersebut menjadi agenda utama pertemuan bilateral antara Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, dan Director General of Department of International Trade and Economic Affairs, Ministry of Commerce RRT (MOFCOM), Chen Chao, di Kantor MOFCOM, Beijing dikutip dari ekon.go.id.
Deputi Edi mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi internasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029.
Untuk mencapainya, Indonesia membutuhkan kerja sama bilateral yang kuat, investasi berkualitas, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan mitra-mitra utamanya. Setelah menuntaskan perjanjian dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Eurasia, kini Indonesia menjajaki kemitraan serupa dengan RRT.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Kami juga akan melibatkan kamar dagang dan asosiasi usaha agar CEPA benar-benar menjawab kebutuhan dunia usaha,” ungkap Deputi Edi.
Deputi Edi menambahkan, RRT merupakan mitra ekonomi utama Indonesia. Sepanjang 2025, RRT menjadi tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai USD64,82 miliar, naik 7,11% dari tahun sebelumnya. Di sisi investasi, RRT dan Hong Kong sama-sama masuk tiga besar negara asal penanaman modal asing di Indonesia, dengan realisasi masing-masing USD7,5 miliar dan USD10,6 miliar pada 2025.
Meski begitu, kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral. Selama ini, kerja sama perdagangan Indonesia dan RRT berjalan dalam kerangka regional ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
“Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui CEPA. Kami ingin CEPA mengedepankan kerja sama yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, sehingga manfaatnya dirasakan kedua belah pihak,” tutur Deputi Edi.
Pihak RRT menyambut baik ajakan tersebut. Director General of Department of International Trade and Economic Affairs, Ministry of Commerce RRT (MOFCOM), Chen Chao optimistis CEPA akan membawa manfaat bagi pelaku usaha di kedua negara. Ia menegaskan, akan bersama-sama memetakan cakupan kerja sama yang akan dituangkan dalam perjanjian tersebut.
Selain CEPA, pertemuan juga membahas pengembangan ekonomi hijau. Kedua pihak memandang isu ini sama pentingnya. Salah satu wadah pembahasannya adalah Green Partnership Agreement for Development(GPAD), inisiatif RRT untuk memperkuat perdagangan dan investasi hijau, terutama bagi negara-negara berkembang.
“Bagi kami, implementasi adalah yang utama. Kerja sama ekonomi hijau tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus bisa dijalankan dan memberi nilai tambah,” ujar Deputi Edi.
Kedua pihak juga sepakat negara-negara berkembang perlu lebih aktif ikut menyusun aturan dan standar ekonomi hijau di tingkat global. Dalam pertemuan itu, Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap World Artificial Intelligence Cooperation Organization(WAICO).
Perjanjian pendirian organisasi di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut telah ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama negara-negara founding members pada 16 Juli 2026. Indonesia berkomitmen mempercepat proses ratifikasinya. “Kami mendukung WAICO karena yakin kerja sama ini akan berdampak positif bagi ekonomi digital Indonesia, khususnya bagi pengembangan artificial intelligence dan talenta digital, dengan akses yang adil terhadap teknologi tinggi,” kata Deputi Edi.
Deputi Edi berterima kasih kepada MOFCOM atas terselenggaranya Seminar on Upskilling Negotiation Skill for Indonesian Official oleh the Academy for International Business Officials (AIBO). Kedua pihak sepakat kerja sama peningkatan kapasitas (capacity building) antara Kemenko Perekonomian dan MOFCOM perlu diperkuat.
Pemerintah RRT berencana menggelar program peningkatan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia di sektor-sektor strategis, seperti AI dan perdagangan digital, teknologi, negosiasi, serta isu global lainnya. Sebagai tindak lanjut, Kemenko Perekonomian melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia akan mengusulkan Letter of Intent (LoI) kerja sama peningkatan kapasitas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....