Pemerintah Perkuat Kapasitas Negosiator Optimalkan Kerja Sama Ekonomi

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagai salah satu aksi strategis mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029 serta pendapatan nasional bruto per kapita sebesar USD8.000.

Sasaran tersebut menuntut investasi berkualitas, akses pasar baru, penguatan hilirisasi, dan alih teknologi, yang sebagian besar diperoleh melalui meja perundingan dengan mitra internasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso, bersama dengan Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian RI Edi Prio Pambudi, melepas para peserta Program Pelatihan Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta dikutip dari ekon.go.id.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso mengatakan, program pelatihan ini merupakan hasil kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian RI dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM) yang diselenggarakan oleh the Academy for International Business Officials (AIBO) selama 14 hari pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan tersebut merupakan program hibah kerja sama bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah RRT dalam kerangka kerja sama bilateral kedua negara.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkap Sesmenko Susiwijono.

Sesmenko Susiwijono mengungkapkan, kemampuan berpikir di luar pola rutin tersebut menopang langsung pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Kemenko Perekonomian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi, mulai dari penyiapan posisi runding, pelaksanaan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga pengamanan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan. “Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” imbuh Sesmenko Susiwijono.

Sesmenko Susiwijono juga menegaskan hasil pelatihan harus kembali menjadi kapasitas organisasi, bukan berhenti sebagai pengalaman pribadi. Para peserta diminta menyusun kajian dan melakukan diseminasi pengetahuan setelah kembali, dengan tindak lanjut berupa materi pembelajaran internal, penguatan tata cara persiapan perundingan, serta penyiapan kader negosiator di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Sementara, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian RI Edi Prio Pambudi mengatakan, delegasi terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan serta 2 pejabat pimpinan tinggi yang bertugas mengevaluasi hasil pelatihan pada para peserta, sekaligus melaksanakan serangkaian pertemuan bilateral dengan Pemerintah RRT. Materi pelatihan mencakup dasar, psikologi, dan strategi negosiasi serta komunikasi lintas budaya; negosiasi bisnis multilateral dan regional, evolusi negosiasi penurunan tarif, dan dukungan teknis negosiasi perjanjian perdagangan bebas; serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan isu kunci negosiasi e-commerce, yang ditutup dengan simulasi negosiasi diplomatik.

“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” kata Deputi Edi.

Dubes Wang Lutong menyampaikan dukungan Pemerintah RRT terhadap program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Indonesia. Kemampuan negosiasi ini sangat penting, karena melalui proses negosiasi inilah dapat dicapai dan ditemukan kesepakatan yang akan menjadi cikal bakal dari sebuah hubungan kemitraan strategis antara kedua belah pihak yang didasari dengan kepercayaan dan semangat saling mendukung dan membangun dalam jangka panjang.

Duta Besar Wang Lutong juga menegaskan bahwa kerja sama pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok yang terus menguat, khususnya di bidang perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi. RRT merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia dengan agenda kerja sama yang sangat padat.

Karena itu, kualitas negosiasi aparatur menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat kerja sama tersebut benar-benar diterima Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari agenda penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional.