Ancaman Siber harvest Now, Decrypt Later Mulai Perlu Dikenali

RRI.CO.ID, Denpasar - Ancaman terhadap keamanan data tidak selalu berarti pelaku siber bisa langsung membaca informasi yang mereka curi. Di tengah perkembangan komputasi kuantum, data yang saat ini masih terlindungi enkripsi justru bisa disimpan untuk dibuka ketika teknologi pemecah enkripsi menjadi lebih kuat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pola tersebut dikenal sebagai harvest now, decrypt later. Artinya, pelaku tidak perlu memecahkan pengamanan sekarang karena data yang sudah dicuri dapat disimpan sambil menunggu teknologi yang memungkinkan enkripsi tersebut dibuka.

“Ada data-data yang sudah mereka curi, mereka enggak bisa buka, karena sudah ada enkripsinya. Cuma data itu dia simpan, diambil,” kata Nezar dalam keterangan persnya di Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Ancaman ini menjadi penting karena tidak semua data kehilangan nilai setelah beberapa bulan atau tahun. Informasi pemerintah, data perusahaan, catatan keuangan, hingga informasi pribadi tertentu bisa tetap sensitif dalam jangka panjang sehingga pencurian hari ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Karena itu, keamanan data tidak cukup hanya melihat kemampuan komputer yang digunakan pelaku saat ini. Indonesia juga perlu mempersiapkan sistem yang tetap aman ketika komputer kuantum dengan kemampuan jauh lebih besar mulai tersedia.

“Kita juga harus bersiap-siap, terutama untuk keamanan data kita, untuk sistem kriptografi kita, itu adalah post-quantum cryptography,” imbuhnya.

Post-quantum cryptography atau kriptografi pascakuantum merupakan metode pengamanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman dari komputer kuantum. National Institute of Standards and Technology (NIST) Amerika Serikat telah menerbitkan tiga standar PQC pada 2024 dan mendorong organisasi mulai melakukan transisi karena proses penerapan teknologi keamanan baru dapat memerlukan waktu panjang.

Dengan kata sederhana, perusahaan dan pemerintah tidak seharusnya menunggu komputer kuantum benar-benar mampu membobol sistem lama sebelum bertindak. NIST menjelaskan bahwa proses migrasi kriptografi dapat membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun, sehingga persiapan perlu dilakukan jauh sebelum ancaman tersebut menjadi kenyataan.

Masalah keamanan juga semakin rumit karena munculnya kecerdasan artifisial (AI) yang dapat digunakan oleh kedua pihak. AI bisa membantu organisasi mendeteksi ancaman dan memperkuat pertahanan, tetapi teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk membuat serangan siber lebih cepat dan otomatis.

Nezar bahkan menyoroti perkembangan agentic AI yang memungkinkan sejumlah aktivitas serangan dilakukan dengan lebih sedikit campur tangan manusia. “Yang bekerja bukan lagi hacker, tapi agentic AIyang melakukan serangan-serangan siber itu,” katanya.

Kondisi tersebut membuat cara membangun sistem digital juga perlu berubah, termasuk setelah serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024. Menurut Nezar, keamanan tidak seharusnya ditambahkan setelah sistem selesai dibuat, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.

“Security harus sudah masuk dalam perencanaan,” kata Nezar.

Persoalan berikutnya adalah ketersediaan tenaga ahli yang mampu menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah memperkirakan kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai sekitar sembilan juta orang pada 2030, sedangkan kapasitas penyediaan talenta saat ini baru sekitar tiga juta lebih. Karena itu, kemampuan di bidang keamanan siber dan teknologi baru perlu dikembangkan bersamaan dengan pembangunan infrastrukturnya. “Tanpa talent yang kuat, saya kira kekayaan data kita pada akhirnya akan berserak ke mana-mana dan akan dicuri, akan dibaca, akan di-captureoleh mereka yang lebih powerful,” tutup Nezar.