Kemenkeu Jaga Stabilitas Ekonomi dan Kredibilitas APBN di Daerah
- 10 Agt 2026 14:47 WIB
- Denpasar
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peran jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah berjalan secara tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan arahan kepada jajaran Kemenkeu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dikutip dari kemenkeu.go.id.
Menkeu Purbaya menyampaikan, Kemenkeu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memonitor pelaksanaan APBN di daerah, perkembangan penerimaan negara, serta dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengendalian inflasi.
Menkeu Purbaya menyampaikan, Kemenkeu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memonitor pelaksanaan APBN di daerah, perkembangan penerimaan negara, serta dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengendalian inflasi.
Menkeu menekankan pelaksanaan tugas Kemenkeu tidak sebatas mengalokasikan anggaran. Jajaran Kemenkeu di daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan pengendalian agar anggaran yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” ujar Menkeu Purbaya.
Menurut Menkeu Purbaya, pengawasan terhadap penyaluran anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Terlebih, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota yang siap dicairkan mulai 7 Agustus 2026, termasuk bagi pemerintah daerah di wilayah NTT.
“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” ujar Menkeu Purbaya.
Menurut Menkeu Purbaya, pengawasan terhadap penyaluran anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Terlebih, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota yang siap dicairkan mulai 7 Agustus 2026, termasuk bagi pemerintah daerah di wilayah NTT.
Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi melalui Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT. Dashboard tersebut menjadi instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja dan tren inflasi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan. Pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Kanwil DJPb Provinsi NTT terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga. Koordinasi dilakukan melalui berbagai forum, antara lain high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT.
Di sisi lain, Kanwil DJPb Provinsi NTT terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga. Koordinasi dilakukan melalui berbagai forum, antara lain high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT.
Koordinasi juga dilakukan bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat stabilitas harga di daerah.
Melalui pengelolaan APBN yang disertai monitoring dan pengendalian yang kuat, Kemenkeu terus memastikan kebijakan fiskal di daerah dapat berjalan secara kredibel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat
Melalui pengelolaan APBN yang disertai monitoring dan pengendalian yang kuat, Kemenkeu terus memastikan kebijakan fiskal di daerah dapat berjalan secara kredibel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....