RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta perguruan tinggi tidak menjadikan Generative AI sebagai pengganti proses berpikir mahasiswa. Hal itu disampaikan Wamenkomdigi Nezar Patria dalam Seminar Nasional dan Bimbingan Teknis Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Jumat 7 Agustus 2026 dikutip dari komdigi.go.id. menekankan bahwa AI harus dimanfaatkan sebagai mitra pembelajaran yang tetap mengutamakan kemampuan berpikir kritis, etika, dan integritas akademik.

“Generative AI yang sekarang tidak lagi sekadar alat bantu produktivitas kita, tapi juga telah menjadi infrastruktur kognitif yang membentuk cara manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan,” jelasnya.

Menurut Wamenkomdigi Nezar, Perkembangan teknologi AI yang pesat meningkatkan perhatian di dunia akademik akan perlunya kebijakan tata kelola AI yang kontekstual dan berbasis nilai, terutama di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, Wamen Nezar mengajak para dosen pengampu MKWK untuk menerapkan tiga langkah strategis dalam menghadapi perkembangan Generative AI, yakni melakukan reorientasi pedagogi, memperkuat literasi AI berbasis nilai, serta membangun kolaborasi lintas sektor.

“Perlu reorientasi pedagogi yang menjadikan Generative AI sebagai mitra dialektis dalam pembelajaran, bukan pengganti proses berpikir kritis mahasiswa,” ujar Wamen Nezar.

Wamenkomdigi Nezar menilai, penguatan literasi AI berbasis nilai harus dilakukan untuk memastikan para mahasiswa memahami karakteristik teknologi tersebut sekaligus menyadari dampaknya terhadap kedaulatan digital bangsa. “Kita harus pastikan bahwa mahasiswa memahami cara kerja AI, bias dan keterbatasan AI, sekaligus menautkannya dengan wawasan kebangsaan dan kesadaran akan kedaulatan digital bangsa,” imbuhnya.

Wamen Nezar menegaskan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintahan dan perguruan tinggi agar mereka tidak sebatas menjadi objek transformasi digital, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam membentuk kebijakan dan etika AI Indonesia. Ia juga menggarisbawahi bahwa kedaulatan digital sebuah bangsa tidak diukur semata dari kecanggihan teknologinya, melainkan ketangguhan karakter warganya untuk menghadapi perubahan teknologi.