RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi koperasi syariah sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Secara khusus, Menkop memberikan dukungan bagi para pelaku usaha perempuan yang tergabung dalam Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI) untuk naik kelas melalui wadah koperasi.

Hal tersebut ditegaskan Menkop Ferry Juliantono saat membuka Pelatihan Koperasi Syariah dan Bazar Koperasi 2026 yang digelar oleh DPP WPMI bersinergi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi (Kemenkop) di Jakarta, Senin 3 Agustus 2026 dikutip dari kop.go.id.. Menjawab aspirasi pelaku usaha perempuan, Menkop Ferry memberikan kemudahan legalitas untuk pendirian koperasi syariah di lingkungan WPMI.

Selain kemudahan administrasi, Menkop yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengatakan melalui berkoperasi, akses permodalan akan lebih luas. “Tugas kita di MES sekarang lebih operasional. Jika anggota WPMI memiliki potensi usaha yang ingin dikembangkan menjadi industri besar, dapat didiskusikan bersama,” terangnya.

Menkop Ferry menekankan penguatan koperasi syariah perempuan adalah langkah strategis untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) dan rentenir. “Di sinilah peran koperasi syariah WPMI untuk masuk memberikan skema simpan pinjam yang amanah dan sesuai prinsip mudharabah," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan garis ekonomi Indonesia ke Pasal 33 UUD 1945. Ia berharap WPMI dapat bersinergi dengan jaringan KDKMP tersebut.

Ketua Umum DPP WPMI, Endang Yopie Yanty Casidi mengatakan, WPMI bukan sekadar komunitas, melainkan penggerak ekonomi keluarga. "Hari ini kita memulai gerakan nyata. Kami ingin pelaku usaha perempuan mandiri dan tidak berjalan sendiri. Kehadiran Koperasi Syariah WPMI adalah solusi kolektif agar UMKM muslimah bisa stabil dan berdaya saing global," kata Endang.

Endang juga berharap WPMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah sebagai kepanjangan tangan kementerian di daerah, terutama dalam membina generasi muda (Gen Z) agar melek koperasi.