RRI.CO.ID, Sorong - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044 dikutip dari kemenpar.go.id. Menteri Pariwisata Widiyanti dalam rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Sorong mengatakan pertemuan ini bertujuan menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan pariwisata berkualitas sebagai arah besar pengembangan pariwisata Raja Ampat.

"RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan," ujar Menpar Widiyanti.

Menpar mengatakan koordinasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan. Mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.

"Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam," tegasnya.

Dari hasil evaluasi lapangan, Menteri Pariwisata mengidentifikasi beberapa titik krusial yang memerlukan intervensi bersama. Di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata. Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan mooring buoy (pelampung tambat) sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal.

"Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelas Widiyanti.

Selain itu, Menteri Pariwisata menyoroti isu manajemen daya dukung (carrying capacity) dan risiko overtourism. Ia mengungkapkan bahwa rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong guna meningkatkan devisa sering kali berbenturan dengan batas kemampuan alam dalam menerima wisatawan. Menpar mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai "Surga Terakhir di Bumi" membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.

"Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam," pungkasnya.