RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh perempuan. Komitmen tersebut diimplementasikan dalam Forum Nasional Kesehatan Perempuan bertema “No Woman Left Behind: Akses Setara, Layanan Unggul, Masa Depan Tangguh” yang digelar di Auditorium dr. J. Leimena, Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta, Rabu 29 April 2026 dikutip dari kemenkes.go.id. Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama kesehatan keluarga dan pembangunan bangsa.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin menekankan tantangan Indonesia saat ini bukan hanya meningkatkan usia harapan hidup, tetapi juga memastikan masyarakat tetap sehat hingga usia lanjut. “Rata-rata usia hidup sudah 74 tahun, tetapi banyak yang mulai sakit di usia 60-an. Fokus kita adalah memperpanjang masa hidup sehat, bukan sekadar umur panjang,” ujar Menkes Budi.

Menkes Budi menegaskan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan rutin, khususnya tiga indikator utama, tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. “Kalau tiga indikator ini dijaga sejak dini, risiko penyakit kronis seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal bisa ditekan,” ucapnya.

Menkes Budi juga menyoroti peran strategis perempuan sebagai penjaga kesehatan keluarga. “Ibu-ibu adalah tenaga kesehatan alami di rumah. Jika dibekali pengetahuan yang tepat, dampaknya luar biasa bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, CKG juga menjadi pintu masuk untuk meningkatkan literasi kesehatan perempuan, sehingga mereka tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga mampu menjadi penggerak kesehatan di tingkat keluarga. “Deteksi dini ini sangat penting, karena sebagian besar penyakit kronis bisa dicegah jika diketahui lebih awal,” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pembangunan nasional. “Perempuan bukan sekadar kelompok rentan, tetapi aktor utama pembangunan. Perempuan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga. “Perempuan yang sehat secara fisik dan mental akan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Isyana Bagoes Oka menjelaskan pelayanan keluarga berencana, termasuk kontrasepsi pascapersalinan, menjadi intervensi penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah, menambahkan forum ini merupakan bagian dari proses partisipatif untuk merumuskan kebijakan kesehatan perempuan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

“Forum ini menjadi ruang untuk memastikan suara perempuan benar-benar didengar dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.

Dengan semangat No Woman Left Behind, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk memastikan tidak ada perempuan Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk melalui pemanfaatan Program Cek Kesehatan Gratis secara optimal.