RRI.CO.ID, Denpasar - Polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral beberapa waktu lalu di media sosial kembali memunculkan perdebatan mengenai komitmen penerima beasiswa terhadap negara. Kasus tersebut bahkan mendapat perhatian pemerintah, termasuk rencana peninjauan kembali status beasiswa bagi penerima yang dinilai tidak memenuhi komitmen.

Pengamat Pendidikan Profesor I Putu Rumawan Salain kepada RRI.CO.ID, menilai persoalan ini tidak hanya terjadi pada program LPDP, tetapi juga pada berbagai program beasiswa lain yang dibiayai pemerintah. Menurutnya, terdapat sejumlah penerima beasiswa tidak kembali untuk mengabdi di Indonesia usai menyelesaikan pendidikanya, terutama ketika memperoleh peluang kerja yang lebih baik di luar negeri.

“Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada LPDP, karena ada penerima beasiswa yang setelah selesai studi tidak kembali ke Indonesia, terutama ketika mendapat tawaran kerja yang lebih baik di luar negeri.” ungkap Prof. Rumawan.

Prof Rumawan menjelaskan persoalan tersebut berkaitan erat dengan sikap pribadi penerima beasiswa terhadap negara, termasuk rasa nasionalisme dan komitmen untuk berkontribusi setelah menyelesaikan pendidikan. Karena itu, ke depan diperlukan kontrak yang lebih jelas dan tegas antara pemberi beasiswa dan penerima agar kewajiban pengabdian dapat dijalankan dengan baik.

“Komitmen penerima beasiswa terhadap negara merupakan hal yang sangat pribadi, sehingga perlu dipastikan melalui kontrak yang jelas antara pemberi beasiswa dan penerima.” jelasnya.

Selain itu, Prof Rumawan menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan bidang studi yang dibiayai melalui program beasiswa luar negeri. Beasiswa sebaiknya diberikan pada bidang ilmu yang masih belum ada di Indonesia dan sangat dibutuhkan untuk pengembangan masa depan bangsa, sehingga usai penerima kembali ke tanah air, ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui dukungan infrastruktur riset, pengembangan teknologi, maupun pengajaran di perguruan tinggi.