RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi lanjutan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Selasa, 3 Maret 2026, menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.

Angka ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun. Airlangga Hartarto menegaskan komponen THR dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja.

Pencairan THR bagi aparatur negara telah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. “Angka ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun. THR akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI-Polri senilai Rp22,2 triliun, 4,3 juta ASN daerah Rp20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan Rp12,7 triliun.” Jelas Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Professor Yassierli, menegaskan pembayaran THR sektor swasta wajib dilakukan secara penuh dan tidak boleh dicicil, paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Ia juga meminta para gubernur di seluruh daerah membentuk Posko Satgas THR guna mengantisipasi keluhan serta memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku.

“THR sektor swasta wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat H-7 Lebaran. Besarannya satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, serta proporsional bagi yang kurang dari satu tahun.” jelas Prof. Yassierli.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 26,5 juta pekerja penerima upah dengan estimasi total THR sektor swasta mencapai Rp124 triliun. Pemerintah berharap pencairan THR baik bagi aparatur negara maupun pekerja swasta dapat mendorong konsumsi nasional secara signifikan pada momentum Lebaran 2026.