RRI.CO.ID, Denpasar – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi penanda penting perjalanan dunia jurnalistik Indonesia. Lebih dari sekadar seremoni tahunan, peringatan ini menghadirkan ruang refleksi tentang bagaimana pers menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi, penjaga akal sehat publik di tengah gempuran media sosial, sekaligus pengawal arah pembangunan bangsa.

Pada tahun ini, HPN mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema tersebut mengandung pesan kuat bahwa kualitas demokrasi dan ketahanan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kesehatan ekosistem pers.

Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, Arief Wibisono, S.I.Kom., M.I.Kom., CT BNSP, usai Dialog Denpasar Pagi ini di LPP RRI Denpasar Senin, 9 Februari 2026 menegaskan bahwa peringatan HPN harus dimaknai sebagai momentum kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan insan pers.

“Momentum Hari Pers ini menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan insan pers. Pers yang sehat adalah pers yang bekerja dengan integritas moral, profesional dalam metode, serta menghadirkan informasi yang jujur dan berimbang,” ujarnya.

Menurut Arief, di tengah derasnya hoaks, arus disinformasi, klikbait, dan polarisasi opini, tuntutan terhadap kualitas pers terasa semakin relevan. Di era banjir data dan algoritma, ancaman terhadap pers bukan lagi semata sensor, melainkan erosi kepercayaan publik.

“Ketika kepercayaan publik melemah, maka fondasi pers ikut melemah. Padahal, kepercayaan adalah modal sosial yang sangat mahal,” tegasnya.

Ia menambahkan, tugas berat pers di tengah disrupsi media adalah menghadirkan informasi yang akurat dan disampaikan secara bertanggung jawab. Dari sana akan lahir optimisme, partisipasi warga, hingga dukungan terhadap kebijakan pembangunan.

Korelasi inilah yang membuat tema HPN 2026 menjadi strategis. Ketika publik percaya pada informasi, fondasi ekonomi pun menjadi lebih kokoh. Dunia usaha bergerak dengan kepastian, investor membaca situasi dengan lebih jernih, dan masyarakat mampu mengambil keputusan berbasis data, bukan kabar burung.

“Kerja jurnalistik yang berkualitas berkontribusi langsung pada kedaulatan ekonomi,” ungkap Arief.

Terkait tantangan era digital, ia memandang disrupsi media bukan sebagai ancaman, melainkan peluang. Konvergensi media, menurutnya, menjadi salah satu strategi memperkuat ekosistem pers.

“Konvergensi media dilakukan oleh media besar maupun lokal. Media sosial bukan momok, tapi fasilitas untuk memperkuat penyebaran informasi,” jelasnya.

Selain itu, Arief juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam dunia jurnalistik. Menurutnya, AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengendali kerja jurnalistik.

“AI itu hanya tool, personal assistant bagi insan pers. Kita yang harus mengendalikan AI, bukan sebaliknya,” katanya.

HPN 2026 juga menjadi pengingat bahwa tugas pers tidak berhenti pada fungsi kritik. Pers merupakan mitra strategis pembangunan yang menerangi capaian, mengingatkan kekurangan, serta membuka ruang dialog agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Karena itu, peringatan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi pesta bagi para pewarta, tetapi menjadi momentum evaluasi bersama tentang sejauh mana pers menjaga denyut nadi demokrasi dan memperkuat fondasi bangsa.

Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 digelar di Provinsi Banten. Seluruh insan pers dan masyarakat luas diajak untuk hadir dan meramaikan perhelatan tersebut sebagai simbol kolaborasi antara media dan publik.

Menutup pernyataannya, Arief menyampaikan pesan sederhana namun bermakna bagi seluruh insan pers.

“Pers sehat, negara berdaulat,” pungkasnya.