RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sistem digital terpadu untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar diterima warga miskin yang berhak, sekaligus membuka akses usaha dan pendapatan bagi kelompok rentan. Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemkomdigi dan BP Taskin bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi” di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat dikutip dari komdigi.go.id menegaskan digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem, tetapi harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 

Menurut Meutya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi prasyarat utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi dipandang sebagai fondasi penting untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Kami juga sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan, dan dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegas Meutya.

Meutya menjelaskan peran Kemkomdigi tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur dan sistem digital, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa sektor digital memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, akses terhadap teknologi digital membuka peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tingkat akar rumput.

Budiman menjelaskan BP Taskin memiliki inisiatif program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

"Orang yang telah berkontribusi dengan baik mendapatkan Poin Amal Sosial yang bisa ditukar di dalam komunitasnya," jelas Budiman.

Budiman berharap Kemkomdigi dapat memberikan dukungan penyediaan teknologi dalam program ini sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.