RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut positif peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Jakarta dikutip dari kop.go.id. “Kita menjadi saksi sejarah, dimulainya merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali dalam roadmap atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas, yang bisa jadi bukan tahun 2045, tapi bisa jadi lebih cepat karena ada Satu Data," ujar. Menkop Ferry. 

Menkop Ferry optimis, Satu Data ini akan membuat kinerja pemerintah menjadi lebih efektif. Termasuk dalam konteks program prioritas pembangunan 80 ribu lebih fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. 

Ia mengakui adanya kesulitan dalam pembangunan 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih, yang telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025. Menkop Ferry menyebut, kesulitan itu antara lainmembutuhkan data terkait jumlah kepala keluarga yang telah menggunakan produk kebutuhan harian, seperti gas LPG 3 kilogram, maupun pupuk bersubsidi di sebuah desa atau kelurahan tertentu.

Sebagai respons kebutuhan data yang terintegrasi, Menkop menyebut sebelumnya telah melakukan sejumlah percobaan untuk membuat sebuah aplikasi yang lebih presisi. Kemudian ia menyebut langkah lain juga telah dilakukan seperti pengumpulan data melalui numerator hingga teknik analisis yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).

Menkop menyampaikan saat ini validitas data sangat diperlukan agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini, kata Menkop, harus diantisipasi dengan kerja-kerja kolaboratif lintas sektor kementerian/ lembaga.

"Kalau tanpa kerja kolaboratif nanti misalkan soal data dan basis data ini masalahnya adalah soal validitasnya rendah hingga kesimpangsiuran data," ujarnya.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengungkapkan, langkah ini menjadi ikhtiar untuk meneguhkan komitmen bersama bahwa pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah ke depannya harus berbasis data yang akurat serta tertintegrasi. "Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, Dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita," jelas Rachmat Pambudy.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Penandatanganan Bersama Komitmen Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Satu Data Indonesia Berbasis Kebijakan Pembangunan Nasional oleh lintas Kementerian/ Lembaga serta para Kepala-Kepala Daerah.