RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan berbagai penghargaan internasional yang diterima sektor pariwisata nasional merupakan bukti nyata dari usaha dan kerja keras bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempromosikan pariwisata serta meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan. Hal itu diungkapkan Menpar Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026 dikutip dari kemenpar.go.id.

“Penghargaan-penghargaan ini diterima oleh sektor pariwisata Indonesia, bukan semata-mata oleh Kementerian Pariwisata. Di dalamnya ada peran pemerintah daerah yang mengembangkan destinasi, masyarakat desa yang menggerakkan desa wisata, serta berbagai pihak lain yang bekerja bersama,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menpar dalam menanggapi pertanyaan DPR terkait manfaat deretan penghargaan yang diterima pariwisata Indonesia bagi masyarakat. Penghargaan tersebut antara lain Michelin Keys yang diraih oleh 33 hotel di Indonesia, Best Tourism Village dan Best Tourism Village Upgrade Programme dari UN Tourism untuk Desa Wisata Pemuteran di Bali dan Desa Wisata Osing Kemiren di Banyuwangi, serta sejumlah pengakuan internasional lainnya.

Menpar menambahkan, pengakuan dunia internasional tidak hanya meningkatkan kredibilitas pariwisata Indonesia, tetapi juga menjadi alat promosi yang konkret. Semakin kuat citra Indonesia di mata global, semakin besar pula minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi dan daya tarik wisata di tanah air. Dampaknya, sektor usaha pariwisata mulai dari pengusaha UMKM hingga usaha besar yang menyerap banyak tenaga kerja ikut merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Selain itu, penghargaan internasional juga menjadi sarana evaluasi dan kalibrasi kinerja sektor pariwisata nasional.

“Lebih dari itu, ini adalah kebanggaan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat kerja sama demi kemajuan pariwisata Indonesia,” ujar Menpar.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti sejumlah masukan. Di antaranya memprioritaskan penyerapan anggaran pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat kecil dan pengembangan usaha UMKM. 

Dalam aspek keselamatan, Komisi VII meminta Kementerian Pariwisata menyusun standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata yang mencakup transportasi, destinasi, aktivitas wisata, serta fasilitas pendukung yang diawasi dan diaudit secara berkala. Koordinasi juga didorong dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk revitalisasi destinasi terdampak bencana serta pemulihan ekosistem pariwisata.

Komisi VII turut mendorong optimalisasi pendampingan desa wisata di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebagai upaya pencegahan kemiskinan. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga terkait peluang investasi di sektor penerbangan juga didorong untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperluas rute, serta menekan harga tiket menuju destinasi wisata. Selain itu, Komisi VII meminta evaluasi dan perluasan sebaran pelaksanaan event agar masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) dengan pelibatan UMKM secara konsisten setiap tahun.