RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah  menegaskan komitmen dalam melanjutkan reformasi pasar modal nasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut ditempuh Pemerintah sebagai upaya menjaga integritas pasar dan memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto di Jakarta, Rabu 4 Februari 2026 dikutip dari ekon.go.id menegaskan tindakan reformasi yang dilakukan Pemerintah tidak hanya didorong oleh dinamika penilaian lembaga indeks global, melainkan merupakan amanat Undang-Undang yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Ini bukan hanya tentang pasar modal. Integritas pasar adalah cerminan dari seluruh perekonomian, oleh karena itu sebabnya Pemerintah mengambil tindakan cepat dan terukur dalam merespons perkembangan terkini pasar modal saat ini,” ungkap Haryo Limanseto.

Haryo Limanseto mengungkapkan, Pemerintah juga telah mengumumkan serangkaian langkah reformasi, antara lain rencana peningkatan porsi saham beredar bebas (free float) minimum menjadi 15%, penguatan transparansi, serta optimalisasi peran investor institusional domestik, termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi dalam pasar modal. Pemerintah juga membuka opsi keterlibatan Danantara sebagai sovereign wealth fund untuk membantu menjaga stabilitas pasar. Ia menjelaskan, untuk memperkuat tata kelola, Pemerintah juga akan memperketat regulasi pasar modal guna menyingkirkan berbagai praktik yang merusak kepercayaan investor. Ia Haryo Limanseto menegaskan, penegakan  hukum akan dilakukan kepada setiap pihak yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan proses yang objektif.

“Melalui beragam langkah reformasi yang komprehensif dan terukur, Pemerintah optimistis kepercayaan investor domestik maupun global terhadap pasar modal Indonesia akan terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang kredibel, transparan, dan berdaya saing,” jelas Haryo Limanseto.

Haryo Limanseto mengatakan, Pemerintah juga optimis terhadap prospek perekonomian nasional ke depan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 dinilai realistis, didukung penguatan investasi, penyelesaian kesepakatan perdagangan internasional, serta implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja

“Sejumlah sektor prioritas, seperti manufaktur, digitalisasi, dan transportasi, diproyeksikan menjadi motor utama dalam mendorong peningkatan investasi langsung asing ke Indonesia,” ujarnya.

Haryo Limanseto menambahkan, Pemerintah juga mendorong pengembangan industri strategis, termasuk pembangunan ekosistem semikonduktor, melalui kerja sama dengan pelaku industri global. Berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi global juga terus didorong sebagai bagian dari strategi untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. “Keterbukaan terhadap kerja sama global tersebut juga tetap diimbangi dengan penguatan fundamental ekonomi domestik dan disiplin fiskal,” tuturnya.

Pemerintah optimistis dapat menarik investasi berkualitas, meningkatkan kinerja ekspor, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika dan ketidakpastian global.