RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen memperkuat keadilan usaha dan penanganan hambatan proses importasi barang. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Sidang Kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), Senin 26 Januari 2026 dikutip dari kemenkeu.go.id.

Menurut Menkeu Purbaya, menciptakan kesetaraan berusaha bagi industri pelayaran nasional dan penanganan terhadap hambatan proses importasi barang di pelabuhan menjadi hal krusial. Karena itu, melalui pertemuan ini, pemerintah mendengarkan aduan pelaku usaha serta mencari solusi atas hambatan regulasi dan operasional di lapangan. 

Hingga 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 63 laporan telah masuk melalui kanal pengaduan, di mana sebagian besar dalam proses penyelesaian dan sisanya dalam tahap monitoring maupun perbaikan data. Menkeu Purbaya mengungkapkan, salah satu topik utama yang dibahas yakni  laporan dari Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengenai modus perusahaan pelayaran asing yang selama ini memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari kewajiban perpajakan. 

Menkeu menekankan pentingnya penerapan perlakuan yang setara (equal treatment) antara perusahaan pelayaran nasional dan asing. Purbaya menginstruksikan penguatan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengintegrasikan bukti kepatuhan pajak sebagai syarat penerbitan izin berlayar. 

"Kita lakukan equal treatment ke kapal kita yang kapal asing yang di sini sama dengan yang dikenakan negara asing ke kita. Kalau mereka nggak bisa mem-produce bukti-bukti itu, langsung kenakan pajak," kata Menkeu Purbaya.