RRI.CO.ID, Denpasar – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi langkah strategis dalam memutus rantai persoalan gizi di Indonesia. Dari perspektif ilmu gizi, program ini berperan penting terutama bagi anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa.

Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar, Dr. I Putu Suiraoka, mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang kompleks. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah triple burden of malnutrition yang membutuhkan penanganan luar biasa.

“Kita tahu saat ini Indonesia mengalami masalah gizi yang sangat kompleks, bahkan disebut triple burden of malnutrition. Karena itu perlu upaya yang luar biasa dan extraordinary untuk menanganinya, salah satunya melalui program MBG,” ujarnya,

Ia menjelaskan, pemenuhan gizi yang baik pada anak sekolah diharapkan mampu menciptakan siklus generasi sehat. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi cukup akan berkembang menjadi remaja dan dewasa sehat, serta melahirkan generasi yang lebih baik.

Terkait standar gizi, ia menegaskan pemberian makanan harus mengacu pada petunjuk teknis sesuai kelompok umur. Kebutuhan kalori dan zat gizi dihitung berdasarkan indeks kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

“Misalnya untuk balita hingga PAUD diberikan sekitar 20–25 persen dari total kebutuhan kalori harian. Sedangkan anak usia sekolah yang mendapat makan siang sekitar 30–35 persen, begitu juga ibu hamil dengan tambahan kebutuhan selama masa kehamilan,” katanya.

Selain kecukupan gizi, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian utama dalam implementasi program ini. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sejak pengadaan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi.

Menurutnya, penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) menjadi kunci untuk mencegah risiko keracunan dan kontaminasi. Titik kritis juga mencakup pengendalian suhu makanan, yakni menghindari rentang 5 hingga 60 derajat celcius sebelum disajikan kepada penerima manfaat.

Ia berharap program MBG dijalankan sesuai tata kelola dan petunjuk teknis yang berlaku. Dengan pengawasan ketat dan penerapan standar keamanan pangan, program ini diharapkan semakin aman dan diterima luas oleh masyarakat.