Cak Imin Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat JKN, Layanan Primer Jadi Prioritas

RRI.CO.ID, Jakarta — Pemerintah berkomitmen memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tidak hanya mampu menjangkau masyarakat secara luas, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan layanan primer menjadi salah satu prioritas untuk menjawab meningkatnya pemanfaatan layanan dan perubahan pola penyakit di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan keberlanjutan JKN membutuhkan kontribusi seluruh pihak dalam ekosistem jaminan kesehatan, mulai dari pemerintah, peserta, hingga fasilitas kesehatan. "Untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat manfaat JKN, perlu adanya komitmen dan kontribusi dari seluruh ekosistem JKN. Pemerintah berperan melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan pembiayaan, peserta dengan menjaga kepesertaan tetap aktif serta memenuhi kewajibannya, sementara fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan diberikan sesuai standar, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Cak Imin.

Menurutnya, penguatan akses dan pemerataan mutu fasilitas kesehatan perlu terus dilakukan seiring meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan dan perubahan pola penyakit di Indonesia. Penguatan layanan primer menjadi salah satu fokus, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan obat dan bahan medis, serta pemeriksaan penunjang.

Upaya tersebut terutama dibutuhkan di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan. Cak Imin menegaskan JKN merupakan bentuk gotong royong nasional dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

"Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit," tegasnya.

Karena itu, seluruh pihak perlu menjalankan perannya masing-masing. Peserta diharapkan menjaga kepesertaan tetap aktif dan memenuhi kewajibannya, sedangkan fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan sesuai standar serta menggunakan sumber daya secara tepat. Di sisi lain, penguatan budaya integritas, transparansi, dan pengawasan juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program.

Pemerintah bersama BPJS Kesehatan terus mendorong kolaborasi seluruh ekosistem JKN agar program tersebut mampu memberikan perlindungan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.