RRI.CO.ID, Denpasar - Digitalisasi massal di Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi, namun sekaligus memperluas “permukaan serangan” (attack surface) bagi kejahatan siber. Fenomena ini membuat masyarakat dan pelaku usaha menghadapi risiko yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai metode serangan, mulai dari malware hingga rekayasa sosial (soceng).

Data tren nasional menunjukkan skala ancaman yang nyata. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga September 2025 tercatat 4,41 miliar anomali trafik siber, dengan 93,8 persen di antaranya merupakan aktivitas malware. Kerugian finansial akibat penipuan online mencapai Rp9 triliun sepanjang tahun 2025, sementara OJK melaporkan Rp7 triliun kerugian hanya dari November 2024 hingga Oktober 2025. Serangan phishing juga memuncak dengan lebih dari 1 juta insiden terdeteksi pada kuartal pertama 2025, dan sekitar 60 persen insiden di sektor keuangan melibatkan faktor manusia (Instagram).

UMKM kini menjadi target empuk serangan siber karena seringkali memiliki pertahanan digital yang lemah. Pemerintah menargetkan 50 juta UMKM terdigitalisasi pada 2025, dan hingga Oktober tercatat 30,19 juta telah masuk ekosistem digital. Namun, banyak UMKM yang mengabaikan keamanan data, merasa terlalu kecil untuk diserang, sehingga penjahat siber memanfaatkan celah ini untuk menyusup ke rantai pasok perusahaan besar atau mencuri data nasabah.

Transisi ke mobile banking juga memperluas titik serang bagi penipu. Integrasi layanan keuangan ke aplikasi non-keuangan seperti e-commerce dan dompet digital menciptakan lebih banyak celah yang bisa dieksploitasi. Penggunaan ponsel untuk semua transaksi membuat teknik SIM swap dan pengambilalihan nomor telepon menjadi ancaman kritis, sementara aplikasi malware atau APK palsu memungkinkan kredensial perbankan dicuri langsung dari layar ponsel.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa penguatan literasi dan keamanan siber dapat menjadi pedang bermata dua. Masyarakat dan UMKM perlu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat sistem keamanan digital, dan menerapkan praktik aman seperti verifikasi resmi dan penggunaan autentikasi dua faktor untuk melindungi aset dan data dari serangan siber yang semakin kompleks.