RRI.CO.ID, DENPASAR – Hanya butuh satu usapan jempol di layar ponsel untuk membawa anda tenggelam dalam riuhnya pasar digital. Gambar produk beresolusi tinggi, video ulasan berdurasi singkat dengan pencahayaan sempurna. Tidak lupa, ada pita merah bertuliskan diskon 70% yang kerap kali memicu respons impulsif. Tekan tombol checkout sekarang, pikirnya belakangan aja.

Menyadur dari laman GoodStats, survey Populix pada tahun 2023 tentang kebiasaan berbelanja online yang dilakukan pada lebih dari seribu responden dengan berbagai rentang usia, pekerjaan, dan jenis kelamin. Sebanyak 63% dari 1086 responden memilih online shopping sebagai metode berbelanja berbagai kebutuhan.

Alasan mendasar seseorang lebih memilih untuk berbelanja secara daring, yang paling utama adalah menghemat waktu dan tenaga. Ada sekitar 75% responden yang memilih metode belanja daring untuk menghemat waktu dan tenaganya. Belanja online memungkinkan seseorang untuk berbelanja dari mana saja dan kapan saja tanpa harus meninggalkan tempat.

Sebanyak 63% responden memilih belanja online karena dimudahkan dalam membandingkan harga. Salin itu, terdapat promo seperti cashback dan diskon berada di peringkat ketiga dengan persentase sebesar 60%. Sementara itu, adanya gratis ongkos kirim (free shipping) juga 53% responden tidak ragu untuk membeli sesuatu secara online.

Saat paket belanja tiba di gerbang rumah, euphoria belanja bisa jadi berganti menjadi keragu-raguan bahkan kecewa. Gambar baju terlihat mewah di layer, ternyata bermaterial tipis dan berserat kasar. Tidak jauh berbeda dengan produk perawatan kulit yang akan memberi efek glowing instan. Sebaliknya, produk yang digunakan sekali, memicu sensasi terbakar berkali-kali.

Di balik praktis dan mudahnya berbelanja daring, akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. I Dewa Ayu Dwi Mayasari, S.H., M.H. menjelaskan fenomena maraknya pembelian impulsif ini menjadi persoalan "konsumen yang kurang teliti."

Maya menyoroti bahwa masalah mendasar yang paling sering memicu kerugian konsumen di ruang siber adalah maraknya praktik overclaim atau klaim khasiat berlebihan oleh pembuat konten maupun produsen.

"Prinsipnya, yang paling sering terjadi ketika konsumen memperoleh informasi iklan dari influencer atau selebgram adalah adanya overclaim berlebihan. Rantai usaha e-commerce itu sangat kompleks. Penjual di aplikasi belum tentu produsen langsung. Ketika produk yang dibeli justru memicu iritasi berat, kemerahan, hingga merusak jaringan kulit, konsumen sering kali bingung harus menuntut ganti rugi ke siapa," jelas Maya.

Secara psikologis, platform e-commerce dan media sosial memang dirancang untuk menyasar sistem saraf perifer dan emosi pembeli. Tampilan visual yang memikat (aesthetic marketing) memicu pelepasan hormon dopamine, zat kimia di otak yang menimbulkan rasa senang dan penasaran bahkan sebelum barang tersebut disentuh secara fisik.

Kondisi ini makin diperparah oleh fenomena ketimpangan informasi. Penjual memegang kendali penuh atas informasi fisik, bahan, serta mutu barang, sementara konsumen hanya disuapkan potongan visual yang telah disunting sedemikian rupa. Ketika konsumen mengedepankan harga murah sebagai tolok ukur utama, kewaspadaan terhadap aspek keselamatan dan keaslian barang acap kali dikesampingkan.

Guna meminimalisasi kerugian yang dialami oleh masyarakat, sudah saatnya jeli terhadap informasi dan menerapkan cara-cara seleksi, seperti:

1. Jeli Membaca pada kemasan produk: Periksa Kemasan dalam kondisi baik atau rusak, mengecek Label dengan cara baca komposisi dan aturan pakai, Izin edar, dan Kedaluwarsa.

2. Bedakan Konten Edukasi dan Endorsement: Pahami transparansi iklan yang anda lihat di media sosial. Jangan menelan mentah-mentah rekomendasi influencer tanpa mengenali jenis dan kebutuhan kulit sendiri.

3. Verifikasi Lewat Aplikasi Cek BPOM: Luangkan waktu untuk memasukkan nomor registrasi produk di aplikasi resmi BPOM Mobile. Jika izin edar fiktif atau tidak terdaftar, produk dipastikan ilegal.

4. Cermati Profil Klinik Kecantikan: Saat memilih perawatan medis estetik, pastikan kredibilitas dokter, keabsahan izin operasional klinik, serta transparansi informasi produk yang digunakan.