KBRN, Jembrana: Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan berkomitmen mencegah tindak pidana korupsi, khususnya di tubuh birokrasi. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kembang usai rapat kordinasi (rakor) via zoom meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Executive Room Pemkab Jembrana, Senin (21/4/2025).

Dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, Rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 diikuti oleh Sekda I Made Budiasa bersama sejumlah OPD diantara Inspektorat, BPKAD, Dinas PUPRPKP, Disdikpora, Kejaksaan, dan BPN serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan mengatakan misi pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai tanpa sinergi semua komponen bangsa dimana ntegritas merupakan salah satu komponen penting dalam mencegah korupsi.

"Saya menyadari bahwa sejumlah kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan dampak dari rendahnya integritas yang dimiliki para penyelenggara negara dan aparatur pemerintah," ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang mengungkapkan diperlukan komitmen moral untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang merupakan esensi dari integritas itu sendiri.

"Namun, itu belumlah cukup, masih tersisa sedemikian luas ruang publik yang kemungkinan masih menyisakan banyak rongga yang dapat dimanfaatkan bagi oknum oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak korupsi," imbuhnya.

Guna mempersempit ruang gerak oknum tersebut, Bupati Kembang berharap bimbingan, koordinasi maupun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara terus menerus.

"Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini, saya berharap upaya solusi terbaik dalam penataan aset daerah maupun peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak maupun retribusi daerah yang bersih dari indikasi korupsi serta pengelolaan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bupati Kembang.

Pihaknya juga berharap dengan diselenggarakannya rapat koordinasi mampu meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi sekaligus menciptakan integritas positif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pemerintah kabupaten Jembrana.