KBRN, Denpasar : Simpang siur kelanjutan penanganan kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas fast track Imigrasi akhirnya terjawab. Setelah membebaskan oknum pejabat di Imigrasi hampir satu tahun lalu yang sebelumnya berstatus tersangka, Kejaksaan Tinggi Bali resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas fast track Imigrasi tersebut. SP3 terhadap kasus yang sebelumnya telah menetapkan satu terangka itu lantaran tidak cukup bukti.

Hal itu diakui Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana kepada wartawan di Denpasar, Senin (24/3/2025). Ia menjelaskan, setelah dilakukan pendalaman kasus, penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Jika penyidikan kasus tersebut dipaksakan lantaran tidka cukup bukti, akan menjadi boomerang saat penuntutan di persidangan. Ketut Sumedana menegaskan, tidak ada intervensi dalam kasus fast track imugrasi, SP3 kasus tersebut murni karena alat bukti yang tidak mendukung. Ia berharap, tidak muncul spekulasi apapun atas SP3 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas fast track Imigrasi, karena penyidik dalam kasus apapun bekerja sesuai SOP dan alat bukti yang memberatkan.

“Kasus fast track Imigrasi sudah dihentikan karena tidak cukup bukti. Penghentian penyidikan dalam perkara hukum ini hal biasa ya salah satu faktornya yak arena tidak layak dan tidak cukup bukti,” ujar Kajati Sumedana.

Penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas fast track Imigrasi yang sebelumnya menetapkan satu tersangka resmi dhentikan Kejaksaan Tinggi Bali. SP3 kasus tersebut karena tidak cukup bukti untuk penyidikan lanjutan kasus penyalahgunaan fasilitas jalur cepat imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Penyidik Kejati Bali sebelumnya mengamankan lima oknum petugas Imigrasi yang diduga terlibat dalam pungli tersebut dan menetapkan satu orang sebagai tersangka. Namun setelah hampir satu tahun berlalu, penyidikan kasus dugaan pungli penyalahgunaan fasilitas fast track Imigrasi di Bandara Ngurah Rai itu akhinya diSP3kan atau dihentikan.