RRI.CO.ID, Denpasar – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang disiapkan pemerintah. Program pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh akses modal dengan bunga yang lebih ringan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Maruarar Sirait saat menghadiri kegiatan sosialisasi program pembiayaan perumahan di Denpasar, Senin, 16 Maret 2026. Ia mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp130 triliun untuk mendukung pelaksanaan KUR Perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pelaku usaha di sektor pembangunan.

“Ini baru pertama kalinya ada KUR Perumahan yang disiapkan pemerintah dengan nilai sekitar Rp130 triliun. Program ini bisa dimanfaatkan UMKM, termasuk kontraktor dan developer di sektor pembangunan,” ujar Maruarar.

Menurutnya, program tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan hingga Rp20 miliar dengan bunga yang disubsidi pemerintah sekitar lima persen. Dukungan pembiayaan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memperkuat sektor perumahan.

Melalui program tersebut, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan pembiayaan untuk membangun tempat usaha maupun tempat tinggal yang menunjang kegiatan ekonomi. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau, pelaku usaha diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan naik kelas.

Maruarar Sirait juga mengajak masyarakat Bali, khususnya pelaku UMKM, agar memanfaatkan program tersebut untuk mengembangkan usaha. Ia menilai Bali memiliki banyak pelaku usaha kecil yang berpotensi berkembang jika mendapatkan akses pembiayaan yang memadai.

“Saya berharap masyarakat Bali, terutama UMKM, bisa memanfaatkan program ini. Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta bahkan tidak memerlukan jaminan dengan bunga sekitar enam persen setahun,” kata Maruarar.

Ia menambahkan, program KUR Perumahan juga membuka peluang usaha bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pembangunan perumahan, seperti kontraktor, pengembang, hingga toko bahan bangunan.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.