RRI.CO.ID, Denpasar — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Denpasar menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Apresiasi Kinerja Satuan Kerja (Satker) Semester I pada Rabu, 22 Juli 2026 di Aula A Gedung Keuangan Negara I Denpasar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPPN Denpasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengembangkan standar pelayanan sebagai pelaksana fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah.

Pelaksanaan forum ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari satuan kerja sebagai pengguna layanan, penerima manfaat, akademisi, hingga organisasi terkait.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan mampu menghasilkan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang perbendaharaan. Selain menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, Forum Konsultasi Publik juga menjadi sarana evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan yang telah berjalan.

Masukan, kritik, dan saran dari peserta diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Supendi menyampaikan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DJPB Bali pada triwulan 2 tahun 2026, mencapai 4,98%.

"Jumlah satker ada 361 satuan kerja dengan Kanwil DJPb provinsi Bali pada Triwulan II tahun 2026, memperoleh sebesar 4,98 Indeks Kepuasan Masyarakat," ujar Supendi.

Sementara itu, adanya penyampaian materi forum akan disampaikan oleh Kepala KPPN Denpasar bersama Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PA I) Kanwil DJPb Provinsi Bali. Pemberian apresiasi kepada satuan kerja yang menunjukkan kinerja terbaik pada Semester I Tahun 2026 turut dilakukan.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan apresiasi kinerja satker, KPPN Denpasar berharap dapat memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Bali.