KBRN,Denpasar : Dilansir dari rri.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana merampungkan kebijakan redenominasi pada 2026. Sebetulnya, rencana ini sudah pernah dicanangkan pada pemerintahan sebelumnya, namun belum terwujud hingga sekarang. Redenominasi merupakan proses penyederhanaan nilai mata uang dengan menghapus sejumlah nol tanpa mengubah daya beli uang tersebut. Misalnya, jika sebelumnya Rp1.000 diubah menjadi Rp1 setelah redenominasi, maka harga barang yang semula Rp10.000 akan menjadi Rp10. Langkah ini bukanlah pemotongan nilai uang (sanering), tetapi sekadar penyederhanaan nominal agar transaksi lebih efisien dan sistem keuangan lebih mudah dikelola.

Dirangkum dari berbagai sumber, tujuan utama redenominasi adalah meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi, akuntansi, dan sistem pembayaran. Dalam jangka panjang, redenominasi dapat memperkuat citra dan kredibilitas mata uang suatu negara di mata internasional. Negara yang memiliki jumlah nol terlalu banyak pada nominal uangnya sering dianggap memiliki sejarah inflasi tinggi atau nilai tukar yang lemah. Dengan redenominasi, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sudah stabil dan mata uang domestik layak dipercaya.

Beberapa negara telah berhasil melaksanakan redenominasi, seperti Turki pada 2005 dan Rusia pada akhir 1990-an. Keberhasilan mereka tidak hanya ditentukan oleh kebijakan moneter, tetapi juga oleh kestabilan ekonomi makro, tingkat inflasi yang terkendali, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, redenominasi biasanya dilakukan ketika kondisi ekonomi relatif stabil, bukan saat krisis atau inflasi tinggi.

Dari sisi manfaat, redenominasi memiliki beberapa keuntungan penting. Pertama, menyederhanakan sistem keuangan dan pencatatan akuntansi, terutama bagi sektor perbankan, bisnis, dan administrasi publik. Kedua, mempercepat transaksi karena nominal uang menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Ketiga, memperbaiki persepsi psikologis masyarakat terhadap mata uang nasional. Dengan nilai nominal yang lebih kecil, masyarakat cenderung memiliki persepsi bahwa ekonomi negara lebih sehat dan inflasi lebih terkendali.

Namun, redenominasi juga memiliki sejumlah tantangan dan potensi kerugian jika tidak dipersiapkan dengan matang. Dalam jangka pendek, masyarakat bisa mengalami kebingungan akibat perubahan nominal harga dan nilai uang. Jika sosialisasi kurang efektif, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada penurunan kepercayaan terhadap mata uang baru. Selain itu, pelaku usaha diperkirakan akan menghadapi biaya tambahan untuk menyesuaikan sistem keuangan, label harga, hingga perangkat kasir dan akuntansi.