KBRN, Nusa Dua : Dewan Asuransi Indonesia (DAI) kembali menegaskan komitmennya terkait pembenahan di industri perasuransian nasional. Tidak hanya secara kelembagaan atau pun korporasi, pembenahan turut menyasar sumber daya manusia (SDM).

Ketua DAI, Yulius Bhayangkara menyampaikan, Hari Asuransi Nasional ke-19 menjadi momentum pembenahan secara komprehensif. Pembenahan yang kini dilakukan mulai kultur hingga kemampuan para pelaku industri perasuransian nasional.

"Terima kasih secara struktur kami dijaga oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Ada undang-undangnya, ada aturannya dan segala macam. Karena kita ketahui sendiri Indonesia, ada undang-undangnya seperti antikorupsi, tetapi korupsinya masih ada," katanya saat perayaan Hari Asuransi Nasional ke-19 di Nusa Dua, Sabtu (18/10/2025).

"Nah undang-undangnya ada, POJK ada, SEnya ada buat kami di asuransi. Saat ini manusianya yang akan menjalankannya akan diperkuat," lanjutnya.

Bahkan pemerintah saat ini menyiapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak yang mulai tahun 2028 akan melakukan penjaminan polis asuransi. Program Penjaminan Polis (PPP) adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Sehingga memastikan lagi bahwa manusianya dibangun, stuktur dan undang-undangnya dibangun, bahkan perlindungannya dipersiapkan. Jadi ini ada industri yang komit menciptakan keberlanjutan Indonesia untuk tetap bisa maju," ujar Yulius.

Sementara berbicara peringatan Hari Asuransi Nasional ke-19, Ketua Panitia Hari Asuransi 2025, Muhammad Iqbal menjelaskan, pihaknya telah mengadakan sejumlah rangkaian kegiatan di 21 kota di Indonesia. Makassar akan menjadi kota terakhir dari seluruh agenda Hari Asuransi Nasional 2025.

"Kota terakhir yang akan kita lakukan liteasi dalam rangka Hari Asuransi," jelasnya.

Pada Hari Asuransi Nasional tahun 2025, pihaknya secara khusus menggandeng kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuannya untuk mempercepat literasi soal perasuransian, khususnya di kalangan pegiat UMKM di Indonesia.

"Kemudian kami masih melanjutkan tema yang diputuskan di tahun lalu, yaitu memahami, memiliki dan mendapatkan perlindungan dari asuransi," pungkasnya.