KBRN, Denpasar : Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) idealnya untuk memperkuat perekonomian daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, realita di lapangan kerap menunjukkan wajah berbeda.

Banyak BUMD justru menjadi “parkiran politik” bagi mereka yang tidak lolos dalam kontestasi pemilu, atau bagian dari kompromi politik kekuasaan.

Penempatan komisaris atau direksi BUMD yang tidak berbasis kompetensi dan rekam jejak profesional kini menjadi sorotan publik. Tidak sedikit jabatan strategis di BUMD diisi oleh tokoh-tokoh yang secara terang-terangan merupakan “orang partai” atau “titipan politik.”

Akibatnya, BUMD kehilangan arah bisnis dan menjelma menjadi beban fiskal bagi daerah. Contoh terbaru, beberapa BUMD di Bali tercatat mengalami kerugian berulang.

Celakanya tidak pernah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pengelolanya. Sementara itu, kinerja operasional jalan di tempat, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim.

Ketua Bidang V HIPMI Bali, Krisna Wikan Nanda menyoroti fenomena yang ada. Ia memandang perlunya penataan ulang manajemen BUMD agar tidak menjadi tempat penyaluran balas budi politik.

“BUMD harus menjadi lokomotif ekonomi, bukan perpanjangan tangan politik praktis,” tegasnya.

Dengan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, BUMD membutuhkan pemimpin yang profesional, inovatif, dan akuntabel. “Sudah saatnya pemerintah daerah memperlakukan BUMD sebagai entitas bisnis sejati, bukan tempat mengamankan orang-orang yang gagal dalam jalur politik,” pungkasnya.