KBRN, Denpasar: Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Bali, Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E., M.Si., menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 yang dinilai sebagai langkah maju dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam paparan kegiatan evaluasi pelaksanaan SPMB 2025 yang digelar di kantor Ombudsman Bali, Rabu (30/7), Dr. Murjana Yasa menegaskan bahwa SPMB hadir sebagai jawaban atas kebutuhan sistem pendidikan yang tidak lagi diskriminatif terhadap kondisi sosial ekonomi, namun tetap menjunjung prestasi dan keberpihakan sosial.

Menurutnya, kebijakan baru SPMB sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 merupakan pembaruan total terhadap sistem penerimaan peserta didik. “SPMB tidak lagi sekadar berbasis zonasi, tapi juga membuka ruang lebih luas bagi prestasi dan afirmasi yang sebelumnya hanya tersisa dari kuota zonasi,” jelasnya.

Penambahan Kuota Jalur Prestasi dan Afirmasi

Dr. Murjana Yasa memaparkan bahwa SPMB 2025 membawa sejumlah kebaruan penting. Di antaranya adalah peningkatan kuota jalur prestasi untuk SMP menjadi minimal 25% dan SMA minimal 30%. Sementara itu, jalur afirmasi untuk SMP dan SMA ditetapkan masing-masing minimal 20% dan 30%. Ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap siswa berprestasi dan afirmasi terhadap siswa dari keluarga kurang mampu serta penyandang disabilitas.

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi KKI Bali

Meski pelaksanaannya sudah menunjukkan arah yang lebih baik, Dr. Murjana Yasa mengungkapkan bahwa implementasi SPMB 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Ia menyebutkan masih adanya potensi kecurangan seperti manipulasi jalur, budaya "titip menitip", dan pelanggaran aturan seperti tes calistung di jenjang SD.

KKI Bali menekankan pentingnya pelibatan aktif lembaga pengawas seperti BPMP, orang tua, masyarakat sipil, penegak hukum, hingga Ombudsman. Selain itu, peran sekolah swasta dalam mendukung pemerataan pendidikan juga harus dioptimalkan.

Rekomendasi yang disampaikan KKI Bali meliputi:

1. Peningkatan peran sekolah swasta untuk mendukung pemerataan dan kualitas pendidikan.
   
   

2. Penguatan fungsi pengawasan, baik internal maupun eksternal, guna mencegah kecurangan.
   
   

3. Sosialisasi SPMB Model Baru secara masif dan strategis agar siswa memahami sistem seleksi.
   
   

4. Penegasan pelaksanaan jalur afirmasi, khususnya untuk penyandang disabilitas, di sekolah dengan infrastruktur dan SDM memadai.
   
   

Dr. Murjana Yasa berharap SPMB 2025 benar-benar menjadi tonggak penting dalam menciptakan akses pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.