RRI.CO.ID, Denpasar – Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengapresiasi terbitnya Izin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Kumala Loka Desa Adat Panjer, Kelurahan Panjer. Izin tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Gusti Made Sunartha, di Yayasan Kumala Loka, Jalan Tukad Mawa No. 9C Panjer, Rabu 25 Februari 2026.

Selanjutnya, izin resmi diserahkan kepada Ketua Yayasan Kumala Loka Panjer, I Wayan Restina, dan disaksikan Anggota DPD RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas terbitnya izin Pratama Widyalaya Kumala Loka yang menjadi Widyalaya pertama di Kota Denpasar.

Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, ia mengucapkan terima kasih atas sinergi antara DPD RI Perwakilan Bali, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dan Pemkot Denpasar. “Kami selalu berkomitmen menjalankan visi dan misi kelima, yakni penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan budaya Bali. Di dalam budaya Bali terdapat unsur adat, agama, seni, dan tradisi. Konsep Widyalaya ini menjadi sangat penting dalam memperkuat visi tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan pendidikan Widyalaya tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Dengan heterogenitas masyarakat Kota Denpasar, penguatan pendidikan berbasis nilai budaya dinilai mampu memperkokoh pembangunan kota.

Arya Wibawa juga mengungkapkan, konsep Widyalaya telah digodok hampir satu tahun bersama Rai Dharmawijaya Mantra. Saat ini, Pemkot Denpasar tengah melakukan pendataan potensi untuk mendukung terwujudnya pendidikan Widyalaya, mulai jenjang Adi, Pratama, Madya, hingga Utama.

“Kami akan berkolaborasi berbasis desa adat yang menjadi pembeda Denpasar dengan kabupaten lain di Bali. Kami telah menugaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan serta sosialisasi kepada desa adat,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa TK Negeri di Denpasar telah mengadopsi konsep serupa, meski belum terintegrasi secara resmi dengan pemerintah pusat. Ke depan, keberadaan Widyalaya di Kota Denpasar diharapkan dapat terwujud secara optimal dan terintegrasi.